Kementerian ESDM Komitmen Wujudkan Zona Bebas Korupsi

Redaksi: Minggu, 30 April 2017 | 17.47.00

Inspektur V Inspektorat Jenderal ESDM, Murdo Gantoro pada acara Sosialisasi Gratifikasi, Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Evaluasi Penilaian WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian ESDM, Jumat (28/4).


BANDUNG| HARIAN9
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konsisten untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Keduanya merupakan salah satu agenda utama reformasi birokrasi.

Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, yang menjalankan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), secara berkesinambungan melaksanakan asistensi terhadap seluruh unit kerja Kementerian ESDM dalam rangka monitoring WBK dan WBBM tersebut.

"Dari hasil asistensi yang kita lakukan, ada beberapa hal yang perlu perbaikan agar unit yang telah ditetapkan dapat memenuhi nilai ambang batas agar dapat diusulkan sebagai unit berpredikat WBK WBBM," ujar Inspektur V Inspektorat Jenderal ESDM, Murdo Gantoro pada acara Sosialisasi Gratifikasi, Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Evaluasi Penilaian WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian ESDM, Jumat (28/4).

Untuk mendukung penetapan unit menuju WBK WBBM itu, diperlukan kerja sama seluruh elemen, baik pimpinan dan jajarannya dalam rangka pemenuhan Komponen Pengungkit dan Indikator Hasil WBK WBBM. Salah satunya adalah pendokumentasian yang baik. Selain itu, yang terpenting adalah implementasi pelaksanaannya.

Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan penjelasan Pengendalian Gratifikasi.

Kementerian ESDM terus menjalin kerja sama dengan KPK dengan mejalankan koordinasi dan supervisi (korsup) sektor energi dan menyelenggarakan workshop pembangunan budaya integritas.

Sebagai informasi, setiap tahun, KPK dan Kementerian PANRB memberikan penghargaan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik dengan predikat WBK dan WBBM, yang dilakukan berdasarkan penilaian berjenjang.

"Hasil akhirnya bukanlah penghargaan. Perbaikan kualitas pelayanan publik dan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM akan terasa manfaatnya oleh masyarakat. Menuju perubahan yang lebih baik tentu bukan hal yang instan, butuh proses, terutama perubahan paradigma berpikir, budaya kerja dan komitmen top manajemen, ini yang terus kita upayakan," tutup Murdho.(esdm/03)
Editor: Mardan H Siregar 

Komentar