Menkumham: Dukung Penegakan Hak Asasi Pekerja

Redaksi: Senin, 01 Mei 2017 | 16.42.00

Perayaan dalam memperingati hari buruh internasional 1 Mei 2017. (Foto: kemnaker)

JAKARTA| HARIAN9
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan, mendukung seluruh unsur instansi dan industri dalam penegakan hak asasi pekerja yang diatur dalam undang-undang, dalam memperingati hari buruh internasional 1 Mei 2017.

Menurutnya salah satunya dengan memberikan pelayanan bantuan hukum yang dilakukan secara nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terus meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pembinaan hukum dan HAM secara nasional.

“Baik bagi  para pekerja maupun pengusaha yang  mempekerjakan pekerja,” ujarnya, Senin (1/5).

Murid dari mantan rektor Universitas HKBP Nommensen Medan, Profesor Amudi Pasaribu ini mengajak para pekerja bersama-sama supaya memperdalam apa yang menjadi haknya. Sebab negara menjamin seluruh hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali. Termasuk hak menyampaikan aspirasi supaya tersampaikan dengan baik. Meski begitu, menurutnya pekerja harus meningkatkan kualtias kerja dengan menjalankan tangung jawab sebaik-baiknya.

Dijelaskannya,  sesuai napas Nawacita, presiden telah berpesan bahwa negara akan memastikan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Semisal dengan diperhatikan kesejahteraan bagi para pekerja dengan pembangunan Rusunami, BPJS Ketenagakerjaan, dan kegiatan kompetensi bagi para pekerja melalui vocational training.

“Mari kita tingkatkan kerja nyata bagi kemshalatan dan kemakmuran bangsa Indonesia,” tuturnya.

Senada dengan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi yang berpesan kepada para pekerja dalam memperingati aksi 1 Mei supaya tentram dan damai. Menurutnya pekerja harus memahami hak yang dimilikinya dan menjalankan  kewajiban dalam bekerja dengan baik.

Dijelaskannya, bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada tahun 2012. Direktorat Jenderal (Ditjen) HAM bahkan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyusunan Laporan Awal Implementasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Hal itu, menurutnya, akan disampaikan ke Komite Pekerja Migran pada awal Mei 2017 bersama dengan Kementerian Luar Negeri. Ditjen HAM bahkan telah melakukan sosialisasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ke daerah. Sebelumnya Ditjen HAM pada 2015 telah melakukan persiapan untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerja Rumah Tangga dan melakukan pembahasan RUU Pekerja Rumah Tangga. (kemnaker/03)
Editor: Mardan H Siregar

Komentar