PT Agincourt Resources Menangkan Perkara Perdata Di Tingkat PN, Penggugat Banding Ke PT

Redaksi: Rabu, 17 Mei 2017 | 00.52.00

Kuasa Hukum PT Agincourt Resources, Sangti Nainggolan SH, dari Marx & Co Law Firm didampingi management PT Agincourt Resources saat menggelar konfrensi pers atas putusan PN Padangsidimpuan terkait perkara gugatan perdata, Selasa (16/5). (Foto: Riswandy)


TAPSEL| HARIAN9
PT Agincourt Resources selaku pengelola Tambang Emas Martabe selaku tergugat, menangkan perkara gugatan perdata yang diajukan pihak penggugat dari para keturunan Raja Mandongung Pulungan (Alm), pada tingkat Pengadilan Negeri (PN) dalam sidang putusan gugatan perdata atas lahan Tambang Emas Martabe yang digelar di PN Padangsidimpuan  pada Selasa, 2 Mei 2017 lalu dipimpin Hakim tunggal Anggreana Elisabeth Roria Sormin, SH.

“Kami menyambut baik putusan PN Padangsidimpuan yang menolak gugatan perdata dan menjatuhkan putusan untuk menolak seluruh gugatan perdata yang diajukan penggugat dari para keturunan Raja Mandongung Pulungan (Alm),“ ujar  Kuasa Hukum PT Agincourt Resources, Sangti Nainggolan SH, dari Marx & Co Law Firm dalam konfrensi persnya, Selasa (16/5).

Sangti menyatakan, hasil terjemahan dari surat Bewijs Van Erkening No. 27 yang diklaim oleh Penggugat sebagai alas hak atas 3000 Hektare, hanya menjelaskan proses penunjukan Mandongung Pulungan sebagai Kepala Kuriah atau Kepala Desa, dan tidak menjelaskan sedikitpun tentang Hak Kepemilikan atas tanah.

Selain itu,  tanah yang disengketakan tersebut berada di dalam wilayah konsesi Kontrak Karya milik PT Agincourt Resources dan pihak perusahan telah melakukan proses penggantian hak atas tanah untuk setiap tanah yang dibebaskan dan selanjutnya dikuasai sejak tahun 2008.

Pada saat pelaksanaan pembebasan tanah telah dibentuk Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah secara Independen oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari, Bupati Tapsel, Dandim 0212/TS, Kapolres Tapsel, Kejari Padangsidimpuan, Ketua PN Padangsidimpuan, Ketua DPRD Tapsel dan sejumlah Dinas instansi terkait dari Pemda Tapsel. Sementara itu pihak Penggugat sendiri tidak pernah mengikuti proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT Agincourt Resources pada tahun 2008 hingga 2010.

“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan pihak penggugat. Ini berarti bahwa pengadilan secara sah memastikan bahwa PT Agincourt Resources memiliki hak secara hukum untuk menggunakan dan/atau menguasai lahan untuk operasionalnya,“ jelas Sangti

Sangti menambahkan, pihaknya selaku tergugat, juga telah mempersiapkan langkah-langkah atas banding yang diajukan pihak penggugat atas putusan di tingkat PN. 

“Kita masih menunggu memori banding pihak penggugat yang akan diajukan di tingkat Pengadioan Tinggi (PT),“ paparnya.

Sebelumnya, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan penggugat karena semuanya dianggap tidak mendasar dan semua bukti yang diajukan penggugat tidak bisa divalidasi sebagai kepemilikan resmi atas tanah tersebut, terutama dalam pokok perkara gugatan perdata atas tanah yang diajukan penggugat, yakni keluarga Pulungan.

Contoh Bukti Nomor P-1 Bewijs Van Erkening No.27, Surat berbahasa Belanda yang dikeluarkan Resident Tapanoeli pada 3 September 1931 serta Bukti Nomor P-5 yang merupakan terjemahan dari Bukti P-1, kedua bukti ini dapat dikatakan merupakan bukti utama yang diandalkan oleh Pihak Pengguat, yang mana dalam gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Bukti P-1 ini merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah yang diberikan oleh pemerintah Belanda.

Selain itu dan dalam pertimbangannya, setelah memeriksa bukti P-1 ditambah dengan fakta yang disebutkan dalam terjemahan surat Belanda tersebut sebagaimana termaktub dalam bukti P-5, Majelis Hakim juga memutuskan untuk menolak seluruh bukti tersebut dikarenakan bukti tersebut hanya menjelaskan bahwa Pemerintah Hindia Belanda pernah mengangkat (Alm) Mandongung Pulungan sebagai kepala Kuriah, tanpa menjelaskan dan / atau menyatakan lebih lanjut mengenai hak atas tanah dari Penggugat.

Sehubungan dengan gugatan provisi dari pihak penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan PT Agincourt Resources untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan penambangan dan meletakan sita jaminan atas pabrik (processing plant), Majelis Hakim beranggapan bahwa gugatan provisi penggugat tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak secara keseluruhan.

Perlu diketahui, Tambang Emas Martabe memperoleh gugatan perdata dari para keturunan Raja Mandongun Pulungan (Alm), yakni Berlian Pulungan, Seriya Pulungan, Megawati Pulungan dan Hamdan Pulungan (Alm) melalui kuasa hukumnya Kamaluddin, SH & Associates Law Office  di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan dengan nomor registrasi perkara 22/PDT.G/2016/PN.PSP pada tanggal 16 Mei 2016. 

Dalam gugatannya, pihak Penggugat mengklaim memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 3000 hektare, yang terletak di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapsel yang saat ini menjadi bagian dari lahan pertambangan PT Agincourt Resources.

Keluarga Pulungan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah Loehat atau tanah yang dimiliki secara turun temurun dalam satu garis keturunan, yang dikuasai oleh Raja Mandongung Pulungan sejak tahun 1931 yang diberikan oleh Belanda atas nama Resident Tapanoeli berdasarkan Bewijs Van Erkening No. 27 yang dikeluarkan oleh Residen Tapanoeli pada tanggal 3 September 1931.

Adapun batas-batas tanah yang disengketakan tersebut menurut penggugat adalah sebelah utara dengan hutan lindung, sebelah selatan dengan area penggunaan lain (APL) yang digarap oleh masyarakat, sebelah barat dengan APL yang digarap oleh masyarakat, sebelah timur dengan kawasan hutan lindung dan sebagian digarap oleh masyarakat. Dari total 3000 Ha, 500 Ha dari tanah yang disengketakan  berada di APL yang dikuasai dan dijadikan operasional pertambangan oleh PT Agincourt Resources. Atas hal tersebut di atas, para penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp.150 milyar, dengan perhitungan 1 hektare seharga Rp.300 juta.  (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar