Arcandra: Peraturan akan Direvisi ke Arah yang Lebih Baik

Redaksi: Sabtu, 29 Juli 2017 | 06.37.00

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Kamis (27/7), melakukan pertemuan dengan BUMN dan asosiasi di sektor minyak dan gas bumi (Migas), ketenagalistrikan, mineral dan batubara (Minerba), serta Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). (Foto: esdm)

JAKARTA| HARIAN9
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Kamis (27/7), melakukan pertemuan dengan BUMN dan asosiasi di sektor minyak dan gas bumi (Migas), ketenagalistrikan, mineral dan batubara (Minerba), serta Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). 

Pertemuan tersebut untuk mendengarkan masukan, saran, dan pendapat mengenai regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

"Masukan dari teman-teman tadi sangat positif. Kami mendengar dari Peraturan Menteri (Permen) Nomor 42 Tahun 2017, ada beberapa hal yang diusulkan perubahannya. Kami sudah menyatakan hal-hal yang akan kami revisi. Poin besarnya tentang penunjukan direksi dan kepemilikan saham," ujar Arcandra. 

Saat ini, terang Arcandra, Kementerian ESDM sedang membahas tentang perubahan Permen 42/2017 tersebut. 

"Sedang kita bahas aturannya sebaiknya seperti apa. Pada intinya adalah supaya iklim usaha bisa kondusif, ini tidak dalam rangka memperpanjang birokrasi," tegasnya.

Dikatakannya, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM harus memberikan nilai tambah dan kepastian kepada dunia usaha untuk menambah investasi. 

"Maka dari itu kita dengarkan, supaya investasi bisa masuk maunya seperti apa. Sarannya apa. Semua Permen yang ada masukan dari dunia usaha yang sekiranya perlu perbaikan akan kita perbaiki," tambahnya. 

Selain masukan untuk Permen 42/2017, menurut Arcandra, ada beberapa saran untuk Permen 43/2017 dan beberapa aturan lainnya. "Ada usul untuk Permen 43/2017 supaya tarifnya ditetapkan. Kita akan review masukan ini," lanjutnya.

Selain masukan untuk perubahan aturan menjadi lebih baik, apresiasi pun datang dari pengusaha untuk peraturan di sektor Migas. 

"Ada apresiasi untuk sektor migas. Terutama setelah keluarnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) 79/2010 yang disambut baik oleh dunia usaha tadi. Saat ini kita juga sedang drafting untuk perpajakan gross split. Ini akan memberikan kepastian yang mungkin lebih dari revisi PP 79/2010. Kita akan lebih progresif lagi dalam memberi insentif pada dunia usaha," tutur Arcandra.

Kementerian ESDM akan segera melakukan pembahasan terhadap seluruh masukan yang datang dari para stakeholder. 

"Prioritas kami di Permen 42/2017. Kita akan revisi aturan ke arah yang lebih baik. Besok Pak Menteri pulang, saya akan diskusikan bersama para Direktur Jenderal (Dirjen) juga terkait masukan untuk Permen 42/2017," pungkasnya. (esdm/03)
Editor: Mardan H Siregar




Komentar