DPRD Kota Padangsidimpuan Gelar Paripurna Pembahasan LHP BPK TA 2016

Redaksi: Rabu, 12 Juli 2017 | 15.00.00

DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tambunan, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Mhd. Yusuf Nasution menyerahkan dokumen LHP BPK-RI atas LKPJ Walikota Padangsidimpuan kepad  Ketua Panja Irsan Efendi Nasution usai Paripurna di aula DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin (10/7). (Foto: Riswandy)


PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar rapat Paripurna pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padangsidimpuan Tahun Anggaran (TA) 2016, bertempat di aula DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin (10/7).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tambunan, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Mhd. Yusuf Nasution, dihadiri 22 dari 30 anggota DPRD, Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap, SSTP, M.Si, Sekdakota Drs. H. Zulpeddi Simamora, MM, Sekwan Irfan Bakhri, S.Sos dan pimpinan SKPD se Pemko Padangsidimpuan.

Sebelum dilakukan pembahasan, DPRD Kota Padangsidimpuan terlebih dahulu membentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan 9 orang, masing-masing Irsan Efendi Nasution (F.Golkar) sebagai ketua, Indra Gunawan Simbolon (F.PDI Perjuangan) sebagai Wakil Ketua.

Kemudian anggota Panja masing-masing, Indar Sakti Tanjung (F.Bersatu), Ade Rangkuti (F.PDI Perjuangan), H.Marataman Siregar (F.Hanura), Zul Akhir (F.PKB), Noni Sipayung (F.Gerindra), Iswandi (F.PAN) dan Irfan (F.Demokrat).

Dalam laporannya Sekretaris DPRD Kota Padangsidimpuan Irfan Bakhri, S.Sos mengatakan Paripurna LHP BPK-RI ini berdasarkan surat masuk dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara No. 326 A/S/XVIII.MDN/05/2017 tanggal 23 Mei 2017, perihal hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan TA 2016 kepada Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan.

Irfan menambahkan, pembahasan LHP BPK - RI selama tujuh hari kerja yakni, tanggal 11 - 13 Juli 2017 dengan agenda pembahasan, tanggal 14 Juli 2017 Penyusunan laporan hasil rekomendasi dan tanggal 17 Juli 2017 Paripurna hasil pembahasan LHP. 

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj.Taty Aryani Tambunan,SH dalam sambutan singkatnya menyatakan, Paripurna pembaasn LHP BPK-RI setelah terbentuknya Panja yang diketuai Irsan Efendi Nasution.

Disamping itu lanjut Taty,  Paripurna ini dilaksanakan lantaran Kota Padangsidimpuan mendapatkan predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam LHP BPK -RI TA 2016 dan juga berdasarkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) pasal 5 Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat Panja.

“Panja ini mulai bekerja dari sekarang hingga nanti tanggal 17 Juli dan diharapkan dari hasil pembahasan Panja nanti kita akan mengetahui apa yang menjadi kendala terkait LHP BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemko Padangsidimpuan. Jika sudah diketahui, maka nanti akan  menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya dan dicari solusinya,“ kata Taty.

Sementara usai Paripurna, Ketua Panja Irsan Efendi Nasution saat ditemui mengatakan, paripurna yang digelar ini untuk menentukan jadwal pembahasan LHP-BPK-RI atas LKPJ walikota Padangsidimpuan.

“Sebenarnya jadwal pembahasan sudah ditentukan. Tetapi kita meminta penambahan waktu untuk pembahasannya, agar tidak tergesa-gesa, mengingat LHP BPK ini sangat krusial dan perlu dicari solusinya secara bersama-sama antara eksekutif dan legislative,“ kata Irsan. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 





Komentar