Menkeu: Kelola Hutang dengan Hati-Hati

Redaksi: Jumat, 07 Juli 2017 | 21.28.00

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan mengelola utang secara hati-hati. Saat ini, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30 persen dan defisit APBN pada kisaran 2,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya.

"Dan dengan defisit di kisaran 2,5 persen Indonesia mampu tumbuh ekonominya di atas 5 persen, artinya stimulus fiskal mampu menggenjot ekonomi sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif. Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati)," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (05/07).

Menurutnya, saat ini Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Ini merupakan upaya pemerintahannya untuk mengejar ketinggalan pembangunan. 

Sebelumnya, pembangunan ini tertunda dan tidak maksimal karena dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Pemerintah Indonesia fokus menangani krisis ekonomi 1998 dan 2008. Selain itu, dengan tekanan pelemahan global tahun 2014, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif sebagai stimulus untuk mendorong ekonomi serta melindungi masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa lambatnya pembangunan memberi beban pada rakyat dan ekonomi dalam bentuk kemacetan, biaya ekonomi tinggi, dan ekonomi daerah tertinggal. Peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negeri. 
Ketimpangan antara si miskin dan si kaya membutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan belanja sosial, yang tujuannya untuk melindungi kelompok termiskin agar tidak makin tertinggal. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan agar defisit tidak melebar dan utang tidak meningkat secara tidak terkendali.

"Oleh karena itu, penerimaan perpajakan terus digenjot dengan reformasi pajak agar belanja dan biaya pembangunan dapat dibiayai oleh pajak, bukan utang," tegasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 


Komentar