PDAM TIRTANADI TIDAK PANTAS DISUBSIDI PEMERINTAH

Redaksi: Kamis, 27 Juli 2017 | 16.43.00



Oleh: Padian Adi S. Siregar

Sangat tidak pantas Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengeluarkan pernyataan seolah-olah berada di posisi kepentingan PDAM Tirtanadi dengan meminta pemerintah memberikan subsidi kepada PDAM Tirtanadi. 

Padahal sebelum mengeluarkan pernyataan kontroversial itu, seharusnya memastikan apakah penyertaan modal dari pemprovsu, penghapusan utang dan efisiensi biaya operasional masih kurang menutupi kebutuhan operasional PDAM Tirtanadi atau justru mengalir menguntungkan pihak tertentu.

Idealnya sebagai anggota DPD harus bisa memposisikan dirinya kapan sebagai wakil rakyat dan kapan kepentingannya sebagai pengusaha. 

Jangan justru jabatan di DPD RI digunakan PDAM Tirtanadi melegitimasi tindakan mal-administrasi dan melanggar hukum yang sudah berlangsung lama. 

Tentu pelayanan PDAM Tirtanadi yang selama ini buruk meliputi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air serta buruknya kapasitas SDM yang kerap mengecewakan pelanggan harus dipastikan akibat manajemen yang buruk atau kekurangan modal.

Penyertaan modal, penghapusan utang dan wacana pemberian subsidi harus berorientasi pada peningkatan pelayanan, bukan malah ditujukan bagaimana PDAM Tirtanadi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, jangan terjadi penyesatan alur berpikir bagaimana mungkin rakyat yang sudah terbebani dengan tarif air yang mahal, tetapi kemudian pajak rakyat yang harusnya digunakan untuk pembangunan sektor lain justru digunakan lagi untuk biaya operasional PDAM Tirtanadi.

Mengapa PDAM Tirtnadi jadi biar masalah, karena penyertaan modal ratusan milyar hingga penghapusan tidak berdampak pada pelayanan yang lebih baik. 

Padahal, harusnya subsidi modal ini dari pemerintah pusat dan pemprovsu akan berbanding lurus dengan pelayanan dan pendapatan PDAM Tirtanadi akan meningkat. 

Tentu harus diingat juga PDAM Tirtanadi itu BUMD sebagai badan layanan publik yang harus menjadi perpanjangan tangan negara untuk hadir mensejahterakan rakyat.

Sesungguhnya Problema PDAM Tirtanadi itu bukan bermasalah pada masalah keuangan tetapi yang bermasalah adalah mental para petinggi yang tidak punya sensitifitas sosial dan minim kreatifitas dalam pengembangan usaha. 

Dengan penyertaan modal yang bertambah setiap tahunnya apalagi malah tidak punya kontribusi PAD kepada Pemprovsu, ketika mental petinggi PDAM Tirtanadi sehat maka dapat dipastikan PDAM Tirtanadi akan sehat. 

Jika berkaca pada PDAM lain di seluruh Indonesia, 5 Besar PDAM terbaik itu justru adalah BUMD kabupaten/kota yang mampu untuk memberikan kontribusi PAD yang tentu hal ini dipengaruhi manajemen yang sehat dan inovatif.

Jika pun diberikan subsidi bukan ke PDAM Tirtanadi, tetapi subsidi yang diberikan untuk subsidi harga air yang murah karena subsidi langsung tentu lebih berdampak positif dibandingkan subsidi operasional yang membuat petinggi PDAM Tirtanadi tidak terpacu mengembangkan usaha dan dinilai mubajir karena hanya parsial seperti IPA Sunggal yang lossesnya diatas 60 persen bahkan bisa jadi subsidi hanya untuk gaji bukan pada peningkatan pelayanan.

Idealnya Gubsu didorong melakukan evaluasi di tubuh manajemen PDAM Tirtanadi karena dinilai gagal memberikan kontribusi positif bagi Pelanggan melalui pelayanan yang meningkat dan kontribusi bagi Pemprovsu, justru yang terjadi pelayanan makin buruk sejak pergantian Direksi dan nir-kontribusi PAD. 

Bukannya memberi dukungan dengan mendesak Gubsu atau Kemendagri membatalkan kenaikan tarif, tetapi malah memberikan wacana subsidi PDAM Tirtanadi di saat pelanggan, anggota DPRD dan masyarakat sipil sedang berjuang menolak kenaikan tarif. (Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen/LAPK)
Editor: Mardan H Siregar 

Komentar