2,19 Persen Defisit RAPBN 2018 terhadap PDB

Redaksi: Sabtu, 19 Agustus 2017 | 20.49.00

Suasana konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RUU APBN TA 2018) di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta (16/08). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa defisit RAPBN 2018 berada pada angka 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menargetkan defisit primer menurun hingga setengahnya. 

Menurutnya, dari sisi pembiayaan, terdapat tren pembiayaan utang yang menurun. 

Hal ini disampaikannya pada konferensi pers mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RUU APBN TA 2018) di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Rabu (16/08).

“Tahun 2018 defisitnya adalah 2,19 persen dari GDP (Gross Domestic Product) atau Rp.325,9 triliun. Kalau dibandingkan tahun ini menurun 362,9 triliun outlooknya. Kalau dilihat dari desain pembiayaan defisit primernya menurun sangat tajam, hampir kurang dari separuhnya tahun ini dari 142 menjadi hanya 73 triliun. Pembiayaan utang terdiri dari SBN sebesar Rp.414 (triliun) karena termasuk pembayaran utang masa lalu, sehingga pinjaman nettonya negatif. Artinya tren utang kita menurun,” jelasnya.

Dijelaskannya, sumber pembiayaan akan banyak didukung dari dalam negeri. 

“Mayoritas pembiayaan adalah pembiayaan dalam negeri, sehingga akan kita maksimalkan,” ucapnya.

Dipaparkannya, penggunaan berbagai pembiayaan investasi untuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Untuk pembiayaan investasi yang 65 triliun tadi, BLU LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) Rp.30,4 triliun, PMN untuk Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Rp.2,5 triliun, dana pendidikan DPPN (Dana Pengembangan PendidikanNasional) LPDP adalah Rp.15 triliun, BLU perumahan Rp.2,2 triliun, BLU perikanan Rp.0,9 triliun, PMN untuk PT Kereta Api Rp.3,6 triliun, PIP (Pusat Investasi Pemerintah) Rp.2,5 triliun dan BLU kehutanan setengah triliun,” paparnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar