Australia Puji Formula Pembagian Dana Desa

Redaksi: Kamis, 31 Agustus 2017 | 04.48.00

Minister Counselor of Australian Embassy, Fleur Davies pada Village Development Forum di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta, Kamis (24/8). (Foto: kemendesa)

JAKARTA| HARIAN9
Minister Counselor of Australian Embassy, Fleur Davies mengapresiasi rencana pemerintah Indonesia yang mengutamakan formula dana desa untuk daerah tertinggal. 

Di mana desa tertinggal dan desa dengan penduduk miskin tertinggi, akan mendapatkan jumlah dana desa terbanyak.

“Kami sangat menyambut baik rencana baik pemerintah untuk meninjau ulang pembagian uang di desa. Di mana desa-desa berpenduduk miskin di daerah tertinggal akan mendapatkan (dana desa) yang lebih besar,” ujar Fleur Davies pada Village Development Forum di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta, Kamis (24/8).

Dikatakannya, sebagai negara yang masuk dalam G-20 (20 Kelompok Ekonomi Utama) Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. 

Diyakininya, dengan adanya Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang desa, Indonesia dapat semakin cepat menanggulangi kemiskinan terutama di perdesaan.

“Namun tentu saja akan menghadapi tantangan dalam upaya ini, di antaranya transparansi dan akuntabilitas. Dan kami sangat mendukung upaya Indonesia dalam hal penguatan penggunaan dana desa,” tambahnya.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menjelaskan, pemerintah berencana untuk mengubah formula pembagian dana desa. 

Yakni yang semula menggunakan formula  90:10 yaitu 90 persen total dari dana desa dibagi rata ke seluruh desa, dan 10 persen selebihnya dibagikan berdasarkan 4 variabel yakni jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi kemiskinan dan geografis, maka tahun 2018 formulanya akan diubah menjadi 80:20.

“Tipe-tipe desa ini kan variatif, ada desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dua kategori ini akan mendapatkan (dana desa) lebih dibandingkan desa maju dan berkembang. Hitungannya 80:20,” ujarnya.

Diakuinya, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia didominasi oleh wilayah timur yang mencapai hampir 60 persen. 
Menurutnya, desa maju dan berkembang cenderung lebih banyak di wilayah pulau Jawa. 

“Desa mandiri akan cukup berkurang dana desanya karena mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan desa secara ekonomi,” jelasnya. 

Dalam hal ini ia menilai pentingnya berbagi informasi dan pengalaman antar negara untuk  menemukan format pembangunan desa dengan tepat. 

Untuk itu dalam Village Development Forum yang digelar pertama kali di Indonesia tersebut ia berharap, semu negara yang terlibat dapat saling belajar dan membedah konsep-konsep yang bisa dikembangkan untuk desa.

“Kami catat juga ada belasan negara, ketika mereka diundang dan mau, karena mereka ingin belajar juga terkait pengelolaan dana yang sangat besar terhadap desa,” ujarnya.

Di sisi lain,  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dalam forum tersebut juga mengungkapkan kekagetannya, saat desa di Indonesia ternyata mampu mengelola dananya secara mandiri.

Diceritakannya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di mana pemerintah pertama kali menggulirkan dana desa di tahun 2015, yakni Rp.20 Trilun hanya berhasil terserap sebanyak 82 persen. 

Namun tahun berikutnya, ketika dana desa dinaikkan menjadi Rp.46,9  Trilun, dana desa justru terserap menjadi 97 persen.

“Tahun 2016 kami terkejut.  Ternyata desa bisa belajar. Tahun 2016 bahkan desa mampu membangun 66.000 kilometer jalan,  77.000 toilet, 38.000 unit penahan longsor, ribuan pasar desa, dan sebagainya,” ujarnya.

Diharapkannya, dalam Village Development Forum yang melibatkan berbagai Negara tersebut, semua Negara bisa saling berbagi dan saling membantu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan di desa.

“Karena kita tahu bahwa sekarang di era modern ini arus komunikasi sangat mudah,” sebutnya. 

Untuk diketahui, Village Development Forum ini adalah merupakan yang pertama di Indonesia dengan melibatkan  negara-negara di kawasan Asia Pasific seperti Venezuela, Pakistan, Bangladesh, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia dan Filipina, serta lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun lembaga mitra pembangunan. (kemendesa/03)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar