Disdik Aceh Tamiang Lalai Perhatikan Nasib Guru Terpencil

Redaksi: Selasa, 01 Agustus 2017 | 09.36.00



ACEH TAMIANG| HARIAN9 
Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjungan khusus, Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mendapat tambahan  penghasilan.
Kepada para Wartawan, beberapa Guru terpencil yang enggan namanya dipublikasikan, ditemui disalah satu Cafe di seputar Kecamatan Karang Baru menyampaikan.

”Tahun 2017 ini kami tidak lagi menerima tunjangan profesi sebagai Guru pengajar di Daerah terpencil, karena 19 Sekolah yang biasanya menerima tunjangan, kini hanya tinggal lima sekolah,” jelas mereka, Senin (31/07/2017).

Perihal tersebut sudah kami sampaikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, melalui Pak Madsyah kepala Bidang yang membawahi keprofesian Guru, namun beliau  hanya menjawab, hal tersebut sudah  menjadi sebuah keputusan pusat dan telah terdata dalam aplikasi, serta masuk dalam data Kementrian Desa dan pembangunan Daerah tertinggal.

“Mendengar jawaban Pak Madsyah, seakan tidak ada upaya yang dapat dilakukannya, dan seharusnya pihak Dinas Pendidikan Aceh Tamiang lebih serius untuk memikirkan nasib para Guru yang mengajar pada Daerah terpencil, yang ketika mereka pergi mengajar harus menyeberangi sungai menggunakan getek penyeberangan sungai,” jelas mereka.

Ditambahkannya, kami berulang kali menanyakan perihal berkurangnya sekolah penerima tunjungan khusus untuk Guru terpencil, pada Pak Madsyah, dan dijawabnya kami hanya mengikuti pedoman pada data yang tertera diaplikasi dan juga pada keputusan Menteri pembangunan Daerah Tertinggal nomor 030 tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian Desa.

“Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 pasal 10 ayat 4 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan khusus, dinyatakan penetapan berdasarkan pada data dari Kementrian Desa pembangunan Daerah Tertinggal, dan data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan," tambah mereka.

Pada keputusan tersebut kelihatannya Dinas Pendidikan Aceh Tamiang tidak dapat berbuat banyak,  meskipun Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tamiang nomor 142 tahun 2017 telah menetapkan  19 sekolah yang termasuk dalam kategori Daerah khusus.

Pada saat itu Madsyah hanya menambahkan kata pamungkasnya saja.

”Saya baru menangani bidang ini, tapi untuk tahun depan, kita akan mencoba kembali mengusulkan data yang sesuai dengan SK bupati Aceh Tamiang,” papar mereka. (Jas9)
Editor: Mardan H Siregar


Komentar