DPRD Kota Padangsidimpuan Paripurnakan PP 18/2017

Redaksi: Kamis, 24 Agustus 2017 | 02.22.00

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tambunan, SH menandtangani dokumen Perda Inisiaitf tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan pada Rapat Paripurna di aula Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan baru-baru ini. (Foto: Riswandy)


PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Usul Raperda Inisiaitf tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan di aula Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan.

Sekretaris DPRD Kota Padangsidimpuan Irfan Bakhri, S.Sos, Rabu (23/8) mengatakan, rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tabunan, SH bersama Wakil Ketua Adi Jurianto dan Mhd. Yusuf Nasution, serta dihadiri 20 anggota DPRD lainnya, Walikota Padangsidimpuan diwakili Sedakota Drs. H. Zulpeddi Simamora, MM, Sekwan Irfan Bakhri, S.Sos dan pimpinan SKPD se jajaran Pemko Padangsidimpuan.

“Rapat yang digelar dengan agenda pengesahan Raperda Inisiaitf tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, sebagai tindak lanjut dari  PP 18 Tahun 2017 yang telah ditandatangani Presiden,“ ujar Irfan

Sebelumnya, di awal rapat Paripurna tersebut, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tambunan, SH mengatakan, Rapat Paripurna tentang pengesahan Perda inisiatif ini merupakan perwujudan dari PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Presiden

Ditambahkannya, pada tanggal 2 Juni 2017 PP tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah disetujui dan ditandatangani oleh presiden.

“Oleh karena itu setiap daerah mempunyai kewajiban untuk membentuk sebuah landasan hukum terkait hal ini. Maka, DPRD pun menginisiatif untuk membentuk Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang hari ini kita paripurnakan untuk segera dinsampaikan ke eksekutif,” ujar Taty

Sementara Bapemperda DPRD melalui keuanya Khoiruddin Nasution, SE menyampaikan berjalannya kesimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang oleh kesejahteraan yang memadai. Dan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam PP nomor 18 tahun 2017 pasal 28 ketentuan mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Perda.

“Keseimbangan antara DPRD dan Pemda, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan,“ ujar Politisi asal Demokrat ini.

Sementara dalam pandangan kahir Fraksi, seluruh Fraksi DPRD Kota Padangsidimpuan mmenyetujui Ranperda Inisiaitf tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan untuk di sahkan menjadi Perda.

Pihak eksekutif sendiri dalam hal ini diwakili  Sedakota Drs. H. Zulpeddi Simamora, MM mengatakan, keseimbangan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai bagi DPRD. Hal tersebut diwujudkan dengan salah satunya adalah pengaturan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimana dengan telah keluarkannya PP nomor 18 tahun 2017 tersebut.

“Maka regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menyusun pengaturan dan Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga mampu meningkatkankan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah,” jelas Zulpeddi.  (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 

                                                                                    




Komentar