DPRD Paluta: Penyaluran Anggaran Perlu Pengawasan Dan Transparansi

Redaksi: Selasa, 01 Agustus 2017 | 09.16.00

Komisi A DPRD Paluta saat melakukan monitoring langsung ke Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Paluta, Rabu (26/7) lalu. (Foto : Riswandy)


PALUTA| HARIAN9
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paluta lebih meningkatkan kinerja termasuk pelaksanaan dan penyaluran anggaran daerah agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Paluta yang juga Ketua Komisi A H Hafrino Naga Sakti Harahap SE usai melakukan rapat koordinasi Komisi A yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi A DPRD Paluta diantaranya Wakil Ketua Komisi Panggana Siregar SE, Sekretaris Komisi  Muhammad Amin Siregar SE beserta anggotamasing-masing, Amas Muda Siregar SE, Mariasin Pane SP, Nimrod Sitorus SH, Iskandar Alamsyah Hasibuan,Kaspolan Siregar SPdi, H Mula Tua Siregar SE di ruang Komisi A DPRD Paluta, Senin (31/7).

“Kita mendorong agar Pemkab Paluta lebih pro aktif dan efisien dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan dan penyaluran anggaran yang lebih berdaya guna dan tepat sasaran bagi masyarakat,” ujar H. Hafrino.

Ditambahkannya, dari hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh komisi A DPRD Paluta menghasilkan beberapa poin penting untuk mendorong kemajuan perkembangan daerah Paluta diantaranya komisi A berkomitmen untuk meningkan pengawasan kinerja mitra kerja eksekutif agar keinginan masyarakat Kabupaten Paluta terwujudkan.

Kemudian, Komisi A juga  meminta agar dana desa di kabupaten Paluta dilakukan pengawasan dalam penyalurannya oleh Pemkab Paluta agar dana desa tersebut terawasi dengan benar dan dapat bermanfaat untuk kemajuan desa dan masyarakat.

Karena itu, Komisi A akan melakukan monitoring terkait penggunaan dan realisasi dana desa di seluruh desa wilayah Kabupaten Paluta demi meminimalisir kebocoran anggaran dana desa dan kekhawatiran atas penyelewengan dana desa yang selama ini cukup marak diperbincangkan.

“Bukan hanya penyaluran anggaran daerah, penyaluran dana desa di Kabupaten Paluta juga kami nilai perlu pengawasan dan sistem penyaluran yang benar dari semua pihak terutama pihak eksekutif agar dana desa tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat desa,“ ujarnya.

Masih menurut Hafrino, Komisi A DPRD Paluta juga sebelumnya sudah melakukan monitoring ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tanggal 26 Juli lalu terkait realisasi pembahasan ranperda APBD kabupaten Paluta Tahun Anggaran 2016 lalu.

“Kita berharap agar seluruh pemangku jabatan yang berada didalam ruang lingkup Pemkab Paluta agar lebih kompeten dan transparan dalam pelaksanaan anggaran pembangunan, baik itu dana desa maupun anggaran yang lain dan kita akan pastikan itu dengan melakukan pengawasan langsung terhadap penyaluran dan realisasinya,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Paluta Muhammad Amin Siregar SE, bahwasanya Komisi A menekankan agar pihak eksekutif lebih pro aktif dan transaparan dalam pelaksanaan anggaran pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Paluta.

Sebab katanya, maraknya dugaan kebocoran anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dan dana desa serta sumber dana lainnya selama ini cukup merugikan masyarakat sehingga penyaluran anggaran dan pelaksanaan pembangunan di Paluta dinilai masih terlalu lamban akibat kurangnya pengawasan dan transparansi dari pihak terkait.

“Selama ini penyaluran anggaran itu menurut dugaan dan analisis yang terjadi dilapangan masih kurang baik. Makanya kedepannya kita akan terus melakukan pengawasan dan monitoring langsung khususnya dana desa terkait pelaksanaannya supaya lebih tersalurkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” jelasnya. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 

                                                                                               


Komentar