Ini Tantangan dalam Penerimaan Negara Tahun 2018

Redaksi: Sabtu, 19 Agustus 2017 | 21.03.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RAPBN 2018) dalam Konferensi Pers di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta pada Rabu (16/08). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan mengenai tantangan dari sisi penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Rabu, (16/08).

“Terutama dari sisi penerimaan, untuk tahun 2018 pemerintah mentargetkan sekitar Rp.1.609,4 triliun. Dengan tax ratio 11,5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari sektor pajak dan Rp.267,9 triliun, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan total pendapatan negara sebesar Rp.1.878,4 triliun. Beberapa risiko yang teridentifikasi antara lain adalah pertumbuhan global apakah tetap kuat, proteksionisme perdagangan, re-balancing ekonomi Tiongkok, penguatan dolar Amerika Serikat yang akan menggerus nilai mata uang negara lain serta harga komoditas yang masih cenderung stagnan mengancam penerimaan negara,” jelasnya.

Menurutnya, untuk melakukan perbaikan penerimaan pajak, Pemerintah akan melakukan beberapa upaya. Upaya tersebut antara lain meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting) melalui Automatic Exchange of Information (AEoI). 

Selain itu, data dan sistem informasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) juga akan ditingkatkan. Namun, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga perbaikan iklim investasi dan dunia usaha. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat.

Menkeu menutup paparannya dengan berharap agar APBN dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta makin sehat.

“APBN dipakai sebagai instrumen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan lebih baik, lebih tinggi tapi lebih berkualitas dan lebih berkeadilan dengan fokus pada bagaimana menggunakan belanja terutama kepada masyarakat kelompok bawah. Makin efektif dalam bentuk pelayanan makin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya negara makin diperbaiki. Penerimaan akan digunakan untuk terus membiayai belanja dan tentu kita berharap RAPBN akan makin sehat dan ekonomi makin kuat,” pungkasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar