Pemuda Muhammadiyah Sumut Desak Gubsu Ganti PDAM Tirtanadi

Redaksi: Rabu, 23 Agustus 2017 | 07.12.00



MEDAN| HARIAN9
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara  Basir Hasibuan, M.Pd mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk mengganti Direktur Utama dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Titanadi. Hal itu disampaikannya lewat Release Pers nya ke redaksi HARIAN9, Selasa (22/17/2017). 

Dikatakannya, kinerja direksi PDAM Titanadi dianggap gagal, sebab  pasca naiknya tarif air sejak Mei 2017 pelayanan PDAM Tirtanadi bukan malah makin baik, tetapi justru semakin mengecewakan. 

"Sementara alasan direksi PDAM Tirtanadi menaikkan tarif air adalah untuk meningkatkan pelayanan bagaimana air ke pelanggan tidak keruh/bau busuk, tidak macet dan tidak netes. Tetapi 4 bulan sejak kenaikan yang terjadi justru air mati dan keruh sepekan terakhir di Kota Medan." katanya.

Disebutkannya, padahal di berbagai kesempatan Petinggi PDAM Tirtanadi kerap berjanji kepada masyarakat khususnya Pemuda Muhammadiyah kenaikan tarif akan berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan. Tetapi, kondisi yang terjadi jangankan untuk jaminan kualitas untuk air minum, bahkan digunakan untuk mandi saja tidak layak.

"Jumlah keluhan dari Pelanggan atau masyarakat pasca kenaikan tarif air semakin bertambah sehingga menyebabkan banyak pihak merasa geram termasuk Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara," ucapnya.

Menurutnya, kebutuhan atas air bersih merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara, dalam hal ini didelegasikan kepada Gubsu. Tentu Gubsu harus hadir menjamin ketersediaan air bersih melalui PDAM Tirtanadi yang harus mendahulukan fungsi sosialnya daripada kepentingan pribadi direksi dan dewan pengawas. Penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu mendorong PDAM Tirtanadi untuk melayani pelanggan secara maksimal bukan malah digunakan menambah pundi-pundi penghasilan pegawai PDAM Tirtanadi.

Basir menjelaskan, Direksi PDAM Tirtanadi sejak dilantik dianggap tidak memiliki kinerja ke arah yang lebih baik, bahkan evalusi yang dilakukan lebih buruk dibandingkan direksi sebelumnya. Setali tiga uang Dewan Pengawas pun dianggap mandul dalam melakukan pengawasan dan terkesan hanya makan gaji buta. 

"Idealnya momentum ini harus digunakan Gubsu melakukan perombakan dengan mengganti Direksi PDAM Tirtanadi sebelum kondisi BUMD ini semakin terpuruk. Tidak ada alasan Gubsu mempertahankan Direksi PDAM Tirtanadi sekarang ini, karena PDAM Tirtanadi tidak butuh direksi yang arogan dan mencari kambing hitam, sedangkan kinerjanya "nol besar" yang tidak punya daya inovasi," ungkapnya

Ditegaskanya, naiknya tarif air pdam tirtanadi per mei 2017 tidak menjamin kualitas air minum bahkan untuk mandi sekalipun tidak layak. Banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya pelayan PDAM membuat pemuda muhammadiyah geram. Dulu sewaktu dialog dengan AMM mereka menjamin akan memperbaiki pelayanan jika ada penyesuaian tarif....nyatanya masyarakat semakin banyak yg mengeluh. Sudah saatnya pak gubernur sumut merombak direktur dan dewan pengawas. Masalah air adalah masalah yang sangat penting sebagai kebutuhan dasar. Untuk apa dipertahankan kalau pelayanan makin buruk sedang biaya yang dikeluarkan masyarakat makin besar. Saya hawatir akan menimbulkan kemarahan masyarakat kepada pemprovsu.

"Gubsu tidak boleh membiarkan pelayanan PDAM Tirtanadi semakin buruk, karena nanti pelanggan atau masyarakat menganggap kegagalan direksi PDAM Tirtanadi adalah kegagalan Gubsu," tegasnya. (rel)

Komentar