Menkeu: Defisit APBN 2018 Dirancang Semakin Kecil

Redaksi: Selasa, 22 Agustus 2017 | 07.33.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama beberapa jajaran pejabat eselon I memberikan penjelasan kepada awak media saat Konferensi Pers RAPBN 2018 di Aula Djuanda Kemenkeu, Jakarta pada Senin (21/08). (Foto: kemenkeu)


JAKARTA| HARIAN9 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (RAPBN TA 2018) kepada awak media di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin, (21/08). 

Dalam paparannya, diasampaikannya bahwa APBN 2018 memiliki defisit lebih kecil dibanding tahun APBN tahun 2015-2017. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah semakin hati-hati dalam merancang APBN agar Indonesia dapat terhindar dari krisis utang.

“APBN 2018 didesain dengan defisit sebesar 325.9 triliun. Kalau dibandingkan dengan 2015, 2016, 2017 jumlah defisitnya makin kecil. Dan kalau kita lihat keseimbangan primernya juga makin menurun. Ini menunjukkan bahwa kita sangat hati-hati mendesain (APBN) agar Indonesia terbebas dari krisis utang seperti yang terjadi di banyak negara maju atau negara berkembang lain,” jelasnya.

Lebih jauh, dirincinya, pembiayaan utang dan membandingkan betapa rendahnya rasio utang bila dibandingkan dengan dua negara berkembang lainnya seperti Malaysia dan Brazil.

“Pembiayaan utang sebesar Rp.399,2 triliun, pembiayaan investasi 65,7 triliun untuk BLU sebesar Rp.57,4 triliun termasuk untuk LMAN dan BUMN,  pembiayaan pinjaman kepada BUMN pemerintah daerah sebesar Rp.6,7 triliun, kewajiban penjaminan sebesar Rp.1,1 triliun. Kalau kita bandingkan dengan dua negara saja seperti Malaysia dan Brazil, rasio utang kita relatif sangat rendah, masih di 27-29 persen dijaganya, dibandingkan Malaysia 56 persen da Brazil 78 persen,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap memperhatikan keberlangsungan reformasi birokrasi di berbagai Kementerian/Lembaga dengan mengalokasikan Rp.369,2 triliun dari APBN untuk kesejahteraan aparatur negara.

“Pemerintah tetap perlu menjaga institusi pemerintahan berjalan secara optimal dalam melayani masyarakat. Dengan anggaran Rp.369,2 triliun termasuk kenaikan tunjangan kinerja dan meneruskan reformasi birokrasi di berbagai kementerian/lembaga,” tuturnya.

Dikatakannya, kenaikan kesejahteraan pensiunan TNI, POLRI dan pemerintah daerah akan dilakukan secara bertahap sekaligus memperbaiki sistemnya agar gaji dan pensiun yang diterima membuat tingkah laku para aparatur negara sesuai fungsinya untuk melayani masyarakat.

“Kenaikan kesejahteraan aparat dan pensiunan termasuk pensiunan aparat pemerintah daerah, kenaikan uang lauk-pauk TNI dan Polri dan perbaikan sistim untuk manfaat pensiun. Kita akan bertahap melakukan reformasi pensiunan sehingga keseluruhan gaji sampai pensiun bisa mengalami perbaikan dan tidak menjadi distorsi tingkah laku para aparatur negara yang tugasnya melayani masyarakat,”pungkasnya.  (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 





Komentar