Menkeu Dengarkan Keluhan Pengusaha Soal PIBT

Redaksi: Rabu, 02 Agustus 2017 | 00.05.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan dalam Rapat Koordinasi Gabungan terkait perizinan larangan dan pembatasan impor serta menyampaikan pernyataan bersama (joint statements) Simplifikasi Tata Niaga Perdagangan Internasional dan Implementasi Pengawasan Post Border bertempat di Aula Djuanda Kemenkeu (01/08). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendengarkan keluhan pengusaha pada saat rapat koordinasi gabungan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

"Kami sekarang mengundang para pengusaha dan saya berterima kasih dalam hal ini APINDO dan dari KADIN memobilisasi pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan feedback karena kami ingin supaya kegiatan ekonomi ini menjadi legal dan bagaimana supaya kami bisa melayani anda melalui cara-cara yang sifatnya formal," ujarnya saat rapat koordinasi gabungan siang tadi bertempat di Aula Djuanda Kemenkeu, pada Selasa (01/08).

Salah satu pengusaha menyampaikan bahwa perusahaannya pernah menggunakan jasa importir berisiko tinggi untuk mengimpor bahan baku industri karena volume impor masih kecil dan belum memahami aturan impor, namun dengan adanya program penertiban ini perusahaannya ingin menjadi importir mandiri. Pengusaha berharap pemerintah dapat menyederhanakan regulasi serta memberikan bimbingan dan edukasi.

"Ini tantangan kita pembuat kebijakan, bagaimana kebijakan kita bisa benar-benar dirasakan sampai kepada para pelaku usaha kecil, mereka mendapatkan manfaatnya,bukan hanya pelaku-pelaku besar," jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini tengah dilakukan  program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) yang merupakan komitmen bersama antara Menkeu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima TNI, Jaksa Agung, KPK, PPATK, dan Kantor Staf Presiden di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada 12 Juli 2017 lalu. 

PIBT merupakan langkah nyata Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas, seperti praktik penghindaran fiskal serta penghindaran pemenuhan perizinan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas). (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar




Komentar