PIBT Langkah Nyata untuk Berantas Perdagangan Ilegal

Redaksi: Rabu, 02 Agustus 2017 | 00.45.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan dalam Rapat Koordinasi Gabungan terkait perizinan larangan dan pembatasan impor serta menyampaikan pernyataan bersama (joint statements) Simplifikasi Tata Niaga Perdagangan Internasional dan Implementasi Pengawasan Post Border bertempat di Aula Djuanda Kemenkeu (01/08). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gabungan membahas penyederhanaan perizinan larangan dan pembatasan impor serta menyampaikan pernyataan bersama (joint statements) Simplifikasi Tata Niaga Perdagangan Internasional dan Implementasi Pengawasan Post Border bertempat di Aula Djuanda Kemenkeu, pada Selasa (01/08).

Di kesempatan tersebut, Sri mengatakan bahwa Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) merupakan langkah nyata Kementerian Keuangan dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan pemberantasan perdagangan ilegal, seperti praktik penghindaran fiskal serta penghindaran pemenuhan perizinan barang larangan atau pembatasan (lartas).

“Bagaimana perizinan bisa dipermudah sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan lagi, namun dia menjadi formal dan legal,” ujar Sri.

Saat ini, program PIBT sudah menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin menurunnya persentase impor berisiko tinggi yang jumlahnya selama ini tidak lebih dari 5 persen dari seluruh kegiatan impor/ekspor di Indonesia.

Selain itu, importir berisiko tinggi yang melakukan aktivitas setiap harinya, jumlahnya menurun rata-rata sebesar 66 persen. Importasi oleh importir berisiko tinggi jumlahnya juga menurun rata-rata sebesar 70 persen.

Sementara itu, strategi simplifikasi perizinan dilakukan dengan mengharmonisasikan antar peraturan lartas. Dengan demikian, peraturan-peraturan lartas yang berbeda tetapi mengatur komoditas yang sama dapat disederhanakan menjadi satu peraturan/perizinan lartas. 

Selanjutnya, strategi ini juga dapat berupa penyederhanaan persyaratan atau kriteria, agar UKM memperoleh izin impor terhadap komoditas yang dijadikan sebagai bahan baku. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar



Komentar