Presiden: Persatuan Indonesia untuk Penuhi Janji Kemerdekaan

Redaksi: Rabu, 16 Agustus 2017 | 13.54.00

Presiden Jokowi yang mengenakan busana adat Bugis melambaikan tangan kepada juru foto saat akan memasuki Gedung Nusantara, MPR/DPD/DPR RI, Jakarta (16/8). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI yang sekaligus dalam rangka memperingati persiapan sehari menjelang hari Kemerdekaan Indonesia di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen pada Rabu, (16/08). 

Dikatakannya, bahwa persatuan Indonesia harus dijaga, dirawat dan diperkuat untuk memenuhi janji kemerdekaan.

“Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu harus terus kita jaga, terus kita rawat, kita perkuat. Dan harus jadi pijakan kita bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya, tugas yang maha berat itu akan bisa kita tunaikan apabila kita semua mau bersatu, mau bekerja sama, mau kerja bersama,” jelasnya.

Dalam semangat Persatuan Indonesia itu, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, bila saling kontrol, bila saling mengimbangi dan saling melengkapi. 

Menurutnya, tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain.

Di tengah tantangan itu, kerja keras Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga semester pertama tahun 2017 ini telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.

Beberapa diantara pertimbangan itu ada yang sangat diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar