Tersangkut Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal DPP Li-Ra Tabagsel Desak Mantan Kadishub Padangsidimpuan ABL Ditahan

Redaksi: Kamis, 24 Agustus 2017 | 01.46.00

Gubernur Li-Ra Tabagsel Edy Aryanto Hasibuan, SH. (Foto:  Riswandy)



PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Informasi Rakyat Li-Ra Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) mendesak PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menahan oknum mantan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan dan Komunikasi Informasi (Hubkominfo) Kota Padangsidimpuan ABL yang telah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan terminal Batunadua Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran (TA) 2015 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.900 juta.

"Kalau saya berpendapat tersangka ABL sudah sewajarnya segera ditahan, karena pertimbangan bisa menghilangkan bukti dan lain sebagainya, “ kata Gubernur Li-Ra Tabagsel Edy Aryanto Hasibuan, SH dalam keterangan persya, Rabu (23/8).

Menurutnya, sudah sepatutnya seorang tersangka kasus korupsi ditahan, karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan merupakan wewenang penyidik.

Dia menyebutkan, penegak hukum harus berlaku adil kepada seluruh masyarakat pelanggar hukum sehingga kepercayaan masyarakat semakin bertambah kepada instansi tersebut. Apalagi kasus ini adalah kasus korupsi.

Edy khawatir jika ABL tidak segera ditahan, tersangka memiiki peluang tiga unsure penetapan penahanan yakni bisa menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya lagi.  

Kami berharap agar penegak hukum segera melakukan penahanan, sehingga tidak ada penilaian negativ dari masyarakat.

“Memang kalau untuk menghilangkan barang bukti sudah tidak mungkin, karena barang bukti sudah ada di tangan Pengadilan Tipikor, apalagi kalau mengulangi kasusnya juga tidak mungkin. Tapi kalau melarikan diri sangat berpotensi, apalagi ABL sendiri memiliki sumber daya untuk melakukan itu. Hanya saja, kata Edy hal itu tergantung subyektivitas pegadilan Tipikor,“ tambahnya.

Dikatakannya, sebearnya, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka, tindakan ini akan menjadi hal yang bagus untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Kota Padangsidimpuan.

Menurutnya semua pihak harus tetap mengawal kasus ini.

"Ini merupakan salah satu kasus korupsi yang cukup besar di Kota Padangsidimpuan dan sangat merugikan negara. Pengadillan Tipikor tidak boleh kendur dalam menyidangkan perkaranya nanti,“ tegas Edy.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan Firmansyah, SH, MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Ali Akbar Dasopang, SH mengatakan, pihaknya telah menetapkan oknum mantan Kadis Hubkominfo Kota Padangsidimpuan ABL sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan terminal Batunadua Kota Padangsidimpuan TA 2015 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp900 juta.

“Kasusnya beserta barang bukti dan tersangka telah kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan. Dan kini tinggal penetapan jadwal sidangnya saja,“ ujar Ali Dasopang.

Terkait tersangka tidak ditahan, Ali Dasopang menyatakan, karena kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, maka yang berwenang menetapkan penahanan adalah pihak Pengadilan Tipikor. 

"Kalau Pengadilan Tipikor memerintahkan kita untuk menahan tersangka kita segera lakukan eksekusi,“ katanya.

Sekedar mengingatkan, ABL ditetapkan sebagai tersangka oleh peyidik Pores Padangsidimpuan, setelah pihak Kepolisian melakukan berbagai upaya penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut dan ditingkatkan ke penyidikan. 

Selain itu, kepolisian juga mendatangkan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menggali bukti-bukti awal kasus tersebut.

Selanjutnya, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit tentang basaran kerugian negara akibat proyek tersebut dan menemukan penyimpangan pengerjaan pembangunan seperti, seperti triplek dan kaca yang dalam kontrak dinyatakan 5 milimeter namun yang dipasang ukuran 3,5 mili meter. 

Begitu juga dengan pagar, yang sesuai kontrak ada, namun kenyataannya tidak ada.

Setelah bukti-bukti penyelewengan terhadap proyek pembangunan terminal Batunadua tersebut lengkap, kasus dilimpahakan ke Penuntut Umum Kejari Padangsidimpuan. Selanjutnya pihak Kejari melimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Medan untuk menjalani proses persidangan.  (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 

                                                                                    



Komentar