Gubsu dan PDAM Tirtanadi Tidak Taat 'Hukum'

Redaksi: Selasa, 26 September 2017 | 21.15.00



Oleh: PADIAN ADI S. SIREGAR

Sudah 5 Bulan PDAM Tirtanadi menaikkan tarif air secara melanggar hukum, tetapi langkah Gubsu untuk membatalkan SK Kenaikan Tarif Air belum juga dilakukan. Padahal Komisi C DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut sudah memaksa Gubsu untuk membatalkan atau menunda kenaikan tarif. 

Karena Gubsu dan PDAM Tirtanadi melanggar prosedur penyesuaian tarif menurut undang-undang pelayanan publik dan Perda No. 10 Tahun 2009.

Gubsu kembali menunjukkan arogansinya dengan melecehkan Ombudsman Sumut karena menganggap proses investigasi yang dilakukan dan memberi rekomendasi agar SK Gubsu No. 188.44/732/KPTS/2016 dibatalkan. 

Setali tiga uang, Gubsu juga menganggap angin lalu atas Rekomendasi Komisi C DPRD Sumut untuk dilakukan penundaan kenaikan tarif air.

Tentu yang menjadi pertanyaan dalam benak Pelanggan PDAM Tirtanadi, mengapa Gubsu tidak mau bergeming untuk berjiwa besar membatalkan kenaikan tarif air. 

Semua lembaga konsultasi merekomendasikan untuk membatalkan kenaikan tarif yaitu Ombudsman, Kemendagri dan Komisi C DPRD Sumut. Apakah ada aroma korupsi, kongkalikong atau ada kaitannya dengan Pilgubsu 2018 di dalam kebijakan kenaikan tarif?

Di sisi lain Gubsu sedang melecehkan PTUN Medan yang menyidangkan Gugatan TUN pembatalan tarif air yang dilakukan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) dan anggota Komisi C DPRD Sumut, Muchrid Nasution. 

Sejak Gugatan didaftarkan Juli lalu, sudah 7 kali persidangan Gubsu mangkir tidak datang. Gubsu dinilai tidak taat hukum dan berusaha memperlambat proses selesainya gugatan ini.

Cukup beralasan penggugat atau pelanggan PDAM Tirtanadi bermohon kepada hakim PTUN Medan memberikan putusan sela untuk menunda kenaikan tarif air selama persidangan gugatan belum diputuskan. Maka, ketika hakim PTUN memerintahkan kenaikan tarif ditunda, tidak ada alasan Gubsu tidak menjalankan putusan itu.

Sehingga ketika Gubsu tidak menjalankan perintah PTUN Medan untuk menunda pelaksanaan kenaikan tarif air, DPRD harus melakukan angket atau interpelasi.

Idealnya, anggota DPRD Sumut sudah saatnya menggunakan hak angket atau hak interpelasi terhadap Gubsu yang telah berulangkali melakukan pelanggaran hukum. Mulai dari pelanggaran undang-undang pelayanan publik, Perda No. 10 Tahun 2019, Permendagri No. 17 Tahun 2016, serta tidak menjalankan rekomendasi DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut. 

Anggota DPRD Sumut harus tetap mandiri, jangan takut pada pimpinan DPRD yang dilaporkan ke BKD DPRD Sumut karena menjadi humas PDAM Tirtanadi. (Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen/LAPK).rel/03.
Editor: Mardan H Siregar 



Komentar