Kejari Padangsidimpuan Eksekusi Terdakwa Kasus Korupsi PSKPS

Redaksi: Sabtu, 16 September 2017 | 06.07.00

Kasi Intelijen Kejari Padangsidimpuan Lamro Simbolon, SH, MH saat 
memberikan keterangan pers terkait eksekusi ZP,S.Sos, terdakwa korupsi 
 dan penyelewengan dana bantuan hibah Pemko Padangsidimpuan 
untuk PSKPS TA 2008 sebesar Rp.2 milyar, Rabu (13/9).  (Foto : Riswandy)
PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan melalui Seksi Pidana Khusus (Pidsus)  kembali menahan ZP, S.Sos, penduduk Jalan Nawawi Gg. Harahap IV Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan selaku terdakwa kasus korupsi dan penyelewengan dana bantuan hibah Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan untuk Persatuan Sepakbola Kota Padangsidimpuan Sekitar (PSKPS) Tahun Anggaran (TA) 2008 sebesar Rp.2 milyar, Rabu (13/9/2017).

Eksekusi yang dilakukan terhadap ZP, S.Sos mantan pejabat pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Pemko Padangsidimpuan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 610 K / Pid.Sus / 2015 tanggal 6 April 2016, yang memutuskan terpidana di hukum dengan hukuman 6 tahun penjara.

Proses eksekusi sekira pukul 13.00 Wib, dipimpin Kasi Pidsus Ali Dasopang, SH, MH didampingi Kasi Intelijen Lamro Simbolon, SH, MH dan sejumlah penyidik Pidsus Kejari Padangsidimpuan.
    
Kepala Kejaksaan Negeri(Kajari) Padangsidimpuan H. Firman Syah , SH, MH melalui Kasi Intelijen Lamro Simbolon, SH, MH yang dikonfirmasi, Jum,at (15/9) membenarkan eksekusi yang dilakukan pihaknya terhadap ZP, S.Sos merupakan salah satu dari dua terpidana korupsi dana PSKPS yang belum menjalani proses hukuman.

Dikatakan, proses eksekusi yang dilakukan terhadap terdakwa ZP, S.Sos berjalan lancar. Terdakwa langsung datang ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II B Salambue Padangsidimpuan, setelah pihak Kejari Padangsidimpuan melayangkan surat putusan MA RI kepada terdakwa.

Lamro menambahkan, saat JPU melayangkan surat panggilan, terdakwa langsung datang ke LP Klas II B Salambue Padangsidimpuan, tanpa harus dilakukan jemput paksa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan melengkapi administrasi, terdakwa yang saat ini bertugas di Inspektorat Kota Padangsidimpuan akhirnya pasrah untuk menjalani penahanan

“Terdakwa cukup aspiratif dan dengan kesadaran sendiri datang ke LP Klas II B Salambue Padangsidimpuan untuk menjalani eksekusi dan proses penahanan setelah prose administrasi kita selesaikan,“ ujar Lamro, sembari menyebutkan, seorang terdakwa lainnya yang dalam berkas perkara terpisah, belum bisa di eksekusi karena masih menjalani Peninjauan Kembali (PK).
           
Menurut Lamro, ZP, S.Sos divonis MA selama 6 tahun penjara setelah mengabulkan Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut. Sebelumnya pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, JPU dari Kejari Padangsidimpuan menuntut terdakwa 6 tahun dan di vonis hakim 1 tahun 6 bulan.

“ Atas putusan tersebut, JPU melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumut di Medan yang hasilnya juga, PT Sumut menguatkan putusan PN Padangsidimpuan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Selanjutnya JPU Kejari Sumut melakukan Kasasi ke MA dan mengabulkan Kasasi JPU dengan memutuskan hukuman 6 tahun penjara, “ terangnya.

Selain memvonis terdakwa dengan 6 tahun penjara katanya, terdakwa juga diharuskan membayar uang penganti sebesar Rp.200 juta atau ganti kurungan 6 bulan, serta membayar uang penggganti sebesar Rp.682.985.000.-

“ Bila uang penganti tidak di bayar dalam satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai penggantinya harta benda terdakwa disita oleh negara untuk dilelang. Bila harta terdakwa tidak ada maka diganti dengan kurungan 2 tahun, “ paparnya.

Perlu diketahui, korupsi dan penyelewengan dana hibah untuk PSKPS, yang sekarang bernama PS Sidimpuan, terjadi pada tahun 2008 tentang adanya pengalihan dana cabang-cabang olahraga ke satu cabang olahraga yakni cabang sepak bola PSKPS sebesar Rp2 Milyar dan tahun 2009 senilai Rp700 juta yang dikelola oleh KONI Padangsidimpuan di bawah naungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidimpuan.

Pengalihan dana tersebut tanpa prosedur dan mekanisme pengelolaan anggaran negara melalui rapat Paripurna DPRD Padangsidimpuan. Kasus tersebut juga melibatkan sejumlah pejabat setempat, bahkan diantaranya sudah ada yang menjalani hukuman.  (Wan9)



Komentar