Kemendag Terus Dorong Pembentukan Unit Metrologi Legal di Seluruh Indonesia

Redaksi: Rabu, 13 September 2017 | 04.37.00

Direktur Metrologi Kemendag Rusmin Amin 

JAKARTA| HARIAN9
Kementerian Perdagangan terus mendorong pembentukan unit metrologi legal di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Komitmen ini ditandai dengan kunjungan kerja Direktur Metrologi Kemendag Rusmin Amin ke tiga kabupaten/kota yang ada di wilayah Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 6-8 September 2017 lalu. Kunjungan kerja tepatnya ke Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. 

Pada kunjungan tersebut, Rusmin memberikan pengarahan kepada para pegawai di lingkungan Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III Banjarmasin. Setelah itu, Rusmin meninjau kesiapan pembentukan Unit Metrologi Legal di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. 

"Dari hasil peninjauan, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar sudah memiliki Unit Metrologi Legal yang operasional, sehingga pelayanan sudah dapat dilaksanakan. Sementara itu, Kota Banjarmasin sedang mempersiapkan pembentukan Unit Metrologi Legal. Dalam waktu dekat, unit ini akan segera operasional untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, karena masih menunggu di terbitkannya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPPTU)," kata Rusmin. 

Dalam kunjungan kerja kali ini, Rusmin mengunjungi Pasar Pekauman yang berlokasi di Kota Banjarmasin. 

"Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi alat ukur yang digunakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat sebagai konsumen mendapatkan jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan," kata Rusmin menambahkan. 

Menurut Rusmin, pembentukan Unit Metrologi merupakan hal yang wajib dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, karena hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sampai saat ini, telah terbentuk 90 unit metrologi legal dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten/Kabupaten di Indonesia. 

"Direktorat Metrologi akan terus mendorong dan mengupayakan kabupaten/kota lainnya untuk membentuk unit metrologi legal," tandas Rusmin. (rel/01)

Komentar