Ketua Peradi Tabagsel : Kelola Dana Desa, Kades Tetap Koordinasi Dengan TP4D

Redaksi: Kamis, 14 September 2017 | 03.14.00

Ketua Peradi Tabagsel Ridwan Rangkuti, SH., MH.  (Foto: Riswandy)

TAPSEL| HARIAN9
Ketua Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Ridwan Rangkuti, SH, MH menekankan agar para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak perlu takut untuk mengelola Dana Desa (DD) asal dijalankan sesuai aturan dan prosedur.

“Para Kades di Kabupaten Tapsel tidak perlu takut atau dikriminalisasi selama dalam untuk mengelola DD, asal pelaksanaannya dijalankan sesuai aturan dan prosedur. Bila ada keragu-raguan berkoordinasilah dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Tapsel,“ ujarnya, Rabu (13/9)

Menurutnya, demi lancarnya pengelolaan DD ini, yang menjadi penekanannya ialah di bidang pengawasan, penyaluran, dan pemanfaatannya. Karena program DD merupakan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan di desa.

Dituturkannya, TP4D yang merupakan instrument Kejaksaan dan mempunyai tugas pokok serta fungsi untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk DD yang merupakan program nasional bersumber dari APBN.

Untuk itu, dihimbaunya, para Kades yang diberi amanah untuk mengelola DD untuk tidak takut menggunakannya asal dijalankan sesuai prosedur Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) DD dan para Kades untuk tidak bertindak sendiri dalam mengelola DD, karena jika terjadi penyimpangan, resikonya sangat fatal.

“Manfaatkan program DD sebaik-baiknya dan laksanakan sesuai prosedur mulai dari perencanaan kegiatan, penetapan kegiatan proyek, pelaksanaan kegiatan dan pencairan DD dan lakukan musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dan seluruh perangkat desa, baik BPD, LKMD, NNB, pihak Kecamatan, ppendamping penggunaan DD dan TP4D,“ jelasnya. 

Ia juga tidak menampik bahwa sudah banyak Kades di Indonesia yang terjerat hukum akibat melakukan penyimpangan dalam menggunakan DD dan penyimpangan yang terjadi diawali pada tahap pencairan DD.

Diajaknya, para Kades untuk aktif berkordinasi dan belajar kepada TP4D, atau belajarlah kepada instansi terkait di pemerintahan seperti Bagian Hukum dan ditekankan agar jangan menggunakan DD jika belum faham betul  cara pengelolaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan jangan takut untuk menolak setiap permintaan dari siapapun yang tujuannya menggunakan DD itu secara tidak benar dan menyimpang dari kolidor yang sudah ada.

Sebagai lawyer, ia juga siap membantu para Kades untuk konsultasi demi lancarnya peaksanaan program DD, agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara dan menjurus pada tindak pidana korupsi.

“Kami siap dan mempersilahkan siapapun untuk berkonsultasi dengan kami melalui lembaga Peradi Tabagsel atau menghubungi Ridwan Rangkuti, SH.MH, Dkk melalui telpon atau WA di No.08126398750,“ paparnya. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar






Komentar