Kolaborasi Menjawab Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Redaksi: Jumat, 15 September 2017 | 11.45.00

Wamenkeu Mardiasmo memberikan keterangan dalam acara seminar Nasional yang bertajuk Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa di aula Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Sumedang Jawa Barat (13/09). (Foto: kemenkeu)

SUMEDANG| HARIAN9 
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyampaikan pemahaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada acara seminar Nasional yang bertajuk Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Keuangan yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. 

Forum rembuk nasional ini merupakan kerjasama antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan PKN STAN yang bertujuan untuk menjawab berbagai isu dalam pengelolaan keuangan daerah dan desa. Acara ini diselenggarakan di aula Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Sumedang Jawa Barat, Rabu, (13/09).

Dikatakannya, untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, berkeadilan,  dan pertumbuhan yang dapat memperbaiki ketimpangan, harus didukung oleh Gubernur,  Bupati dan Walikotanya. 

“Tidak mungkin pemerintah pusat berjalan stand alone. Oleh karena itu, hubungan pemerintah pusat dan daerah harus bisa bersinergi secara optimal sehingga dana APBN dan APBD betul-betul bisa menjadi multiplier effect. Karena kita yakin kalau desanya maju, makmur, dan sejahtera, pasti negara kita juga sejahtera," ungkapnya. 

Dalam seminar ini ia juga menuturkan bahwa Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi bekerjasama untuk bisa mengoptimalkan dana desa. 

"Dana Desa tidak hanya dari APBN  tapi juga ada berasal dari pendapatan asli desa, ada yang dari provinsi dan dari kabupaten yang nanti disusun dengan standar akuntansi menjadi laporan keuangan pemerintah desa," pungkasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 





Komentar