Komisi A DPRD Paluta Monitoring Penyaluran Dana Desa

Redaksi: Kamis, 07 September 2017 | 01.19.00

Anggota DPRD Paluta dari Komisi A, saat melakukan monitoring penyaluran DD di daerah Kecamatan Portibi‎, Rabu (6/9). (Foto: Riswandy)


PALUTA| HARIAN9
Untuk memastikan penyaluran Dana Desa (DD) dikelola dengan baik oleh pemerintahan desa, komisi A DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Paluta, Rabu (6/9).

Monitoring penyaluran DD yang dilakukan anggota komisi A DPRD Paluta tersebut diawali diskusi dengan Camat, para Kepala Desa (Kades), yang dilanjutkan dengan monitoring proyek infrastuktur yang dikerjakan menggunakan DD yang didampingi  warga dan tokoh masyarakat desa yang dikunjungi.

Ketua Komisi A DPRD Paluta H Hafrino Naga Sakti Harahap SE menyebutkan pihaknya turun melakukan monitoring untuk mengintensifkan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang digunakan oleh penyelenggara pemerintahan desa.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan penyaluran dana desa dinilai sangat penting, mengingat anggaran DD yang dikucurkan pemerintah cukup besar, sehingga perlu dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pemerintahan desa dalam pengelolaannya.

"Kita akan jalankan pekerjaan kita sesuai tupoksi, kita tidak akan main-main tentang DD dan kita ambil sampel minimal tiga per Kecamatan," tegas Hafrino.

Politisi dari PKB ini juga mengingatkan a‎gar pemerintah desa melaksanakan kegiatan, dan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai peraturan agar nantinya tidak tersangkut masalah hukum.

Sebab katanya, monitoring penyaluran DD ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan apabila nantinya ada ditemukan penyaluran DD yang menyimpang dan menyalahi aturan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan apabila perlu akan menggandeng penegak hukum untuk memproses pemerintah desa terkait.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Paluta Muhammad Amin Siregar SE, yang menekankan agar pihak eksekutif lebih pro aktif dan transaparan dalam pelaksanaan anggaran pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Paluta, termasuk program DD.

Disebutkannya, maraknya dugaan kebocoran anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dan DD serta sumber dana lainnya selama ini cukup merugikan masyarakat sehingga penyaluran anggaran dan pelaksanaan pembangunan di Paluta dinilai masih terlalu lamban akibat kurangnya pengawasan dan transparansi dari pihak terkait.

"Selama ini penyaluran anggaran itu menurut dugaan dan analisis yang terjadi dilapangan masih kurang baik. Makanya kedepannya kita akan terus melakukan pengawasan dan monitoring langsung khususnya dana desa terkait pelaksanaannya supaya lebih tersalurkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat," pungkasnya. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 





Komentar