Menhub: Terminal Khusus di Batam yang Tidak Produktif Akan Dimerger

Redaksi: Senin, 25 September 2017 | 09.21.00

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat bertemu dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut dan stakeholder pelabuhan di wilayah Kep. Riau yang bertempat di Radisson Convention Center Batam.  (Foto: kemenhub)


BATAM| HARIAN9
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam lawatannya ke Batam, Minggu (24/9) mengatakan, guna membuat Batam makin kompetitif, pihaknya akan menginventarisir terminal khusus yang ada. Menurutnya terminal khusus yang tidak produktif akan dimerger untuk mengurangi jumlahnya.

“Terminal khusus itu makin banyak bukan makin baik, malah makin tidak kompetitif. Saya akan inventarisir terminal khusus di Batam, yang tidak produktif akan dimerger. Sehingga jumlah terminal khusus ini mengecil. Karena kalau makin banyak maka makin banyak celah atau potensi sesuatu yang tidak diinginkan,” ujarnya saat bertemu dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut dan stakeholder pelabuhan di wilayah Kep. Riau yang bertempat di Radisson Convention Center Batam.

Dikatakannya, selain menginventarisir jumlah terminal khusus, pihaknya juga akan mengevaluasi keberadaan terminal khusus baik yang sudah ada izin maupun yang belum ada izin. 

Dipintanya, agar terminal khusus yang belum memiliki izin untuk segera mangajukan izin. Dalam pemberian izin nanti akan dilihat apakah lokasi tersebut memang dibutuhkan untuk suatu terminal khusus.

“Dalam pemberian izin, kita lihat jika memang terminal khusus itu dibutuhkan maka izinnya jangan dipersulit. Sebaliknya jika tidak dibutuhkan maka izinnya jangan diberikan,” pungkasnya.


Pengusaha jangan menggoda petugas

Diingatkan Budi, baik kepada petugas dari Kementerian Perhubungan maupun dari pengusaha swasta untuk selalu menjaga integritas. Ia mengatakan integritas diperlukan dalam iklim yang kompetitif, karena tanpa integritas yang baik sulit untuk melakukan kegiatan yang produktif. 

Ditegaskannya, kepada pengusaha swasta untuk jangan mencoba-coba memberikan suap atau pungli kepada petugas Kementerian Perhubungan baik dengan media apapun. Jika ketahuan, Budi tidak segan-segan untuk bertindak tegas.

“Sekarang bukan saatnya lagi untuk melakukan hal itu (suap). Saya tidak akan mentolerirnya. Batam adalah tempat yang baik, tempat yang potensial, tetapi jangan sekali-sekali memberikan ‘sesuatu’ kepada petugas. Lakukan dengan baik kalau ada yang mempersulit laporkan kepada saya,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini Indonesia hidup dalam iklim kompetisi dengan negara-negara lain, jadi kalau sudah dibebani dengan biaya-biaya yang tidak patut, maka akan membuat Indonesia tidak kompetitif.

“Tanpa biayapun kalau kita kurang gigih maka tidak kompetitif, apalagi dibebani dengan biaya macam-macam. Bagi investasi dan usaha yang baik kita akan dukung, tapi sekali lagi jangan menggoda teman-teman di Perhubungan dengan maksud tertentu. Kalau anda bagus pasti kita support,” urainya.

Menanggapi keluhan pengusaha terkait jasa kepelabuhanan yang termasuk bagian dari PNBP, Budi mengatakan bahwa yang tercatat itu sebenarnya tidak besar. 

“Untuk itu saya beri kesempatan kepada pengusaha-pengusaha menyampaikan keluhannya secara langsung kepada saya dengan mengirim surat kepada saya. Saya batasi satu minggu, kalau memang itu memberatkan kita akan evaluasi, tetapi kalau memang itu kebutuhan negara untuk mendapatkan PNBP maka harus patuh. Saya tekankan supaya kita juga konsisten kalau kepentingan negara ya dibantu negara untuk mendapatkan PNBP,” tutupnya.

Turut Hadir dalam forum ini Plt. Dirjen Perhubungan Laut Bay Muhammad Hasani, Kepala Kantor Pelabuhan Batam Bambang Gunawan, Kepala-Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut wilayah Kepulauan Riau, PT Pelni, PT Pelindo I, Asosiasi Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia, Asosiasi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, Batam Shipyard and Outsource Asossiation, Pemilik dan Pengelola Terminal Khusus Batam. (kemenhub/03)
Editor: Mardan H Siregar




Komentar