Pemerintah Terbitkan ORI 014

Redaksi: Sabtu, 30 September 2017 | 00.04.00



JAKARTA| HARIAN9 
Pemerintah secara resmi menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI014 pada pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Jumat (29/09). 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Robert Pakpahan mengatakan, masa penawaran ORI seri ORI014 akan berlangsung mulai 29 September 2017 hingga 19 Oktober 2017. 

"Pada penerbitan ORI014, kupon yang ditawarkan sebesar 5,85% per tahun dengan tenor tiga tahun," jelasnya.

Masa penawaran ORI014 akan dimulai pada 29 September 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017. 

Tenor ORI014 adalah 3 tahun atau akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2020. Minimum pemesanan ORI014 sebesar Rp.5 juta, maksimum sebesar Rp.3 miliar, dengan pemesanan kelipatan Rp.5 juta.

Obligasi negara ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable), dan menawarkan kupon tetap (fixed rate) yang akan dibayarkan setiap bulan. 

Berinvestasi melalui ORI sangatlah mudah, investor dapat melakukan pemesanan melalui 19 Agen Penjual yang telah ditunjuk Pemerintah dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan menyiapkan dana minimal Rp.5 juta atau sesuai dengan nilai investasi yang diinginkan.

Lebih lanjut, Dirjen PPR mengatakan, pemanfaatan dana hasil penerbitan ORI ini diprioritaskan pada sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

"Prioritas pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif," katanya.

Ditambahkannya, dengan berinvestasi melalui ORI dengan tema "Membangun Negeri Untuk Sejahtera Bersama" tersebut, Warga Negara Indonesia (WNI) dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan berkontribusi demi terwujudnya kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia. Informasi lengkap mengenai ORI pada tautan: www.kemenkeu.go.id/ori. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar













Komentar