Peningkatan Jumlah Opini WTP, Tingkatkan Kepercayaan Publik

Redaksi: Jumat, 15 September 2017 | 11.53.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada awak media selepas pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta (14/09). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan capaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 yang secara umum meningkat. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara pada Kamis, (14/09).

“Pada tahun 2016 untuk pertama kalinya, LKPP memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini ini memiliki arti bahwa LKPP disajikan secara wajar atas aspek yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Terlaksananya sistim pengendalian internal yang efektif dan laporan Keuangan Pemerintah Pusat diungkapkan secara memadai dan telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, LKPP yang saat ini telah menerapkan sistim akuntansi berbasis akrual dan menggunakan standar internasional, dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya dengan negara lain.

“Laporan Keuangan Pemerintah Pusat juga telah disusun berdasarkan sistim akuntansi yang berbasis akrual yang berstandar internasional. Hal ini berarti Indonesia telah menerapkan standar praktek internasional dimana laporan keuangan mampu menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai oleh mata uang. Dengan demikian, tingkat efisiensi dari setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat diperbandingkan dengan negara lain dari sisi efisiensi penggunaannya,” jelasnya. 

Selain itu, menurut Sri, pengelolaan keuangan Indonesia yang sudah sejajar bahkan melebihi beberapa negara G20 akan menciptakan iklim investasi yang positif sehingga mendorong pembangunan proyek prioritas nasional.

“Pengelolaan keuangan Indonesia telah sejajar atau bahkan lebih maju dari beberapa anggota negara G20. Hal ini tentu akan menciptakan iklim usaha atau investasi yang positif seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik dan internasional kepada pemerintah Indonesia termasuk para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ini, selanjutnya tentu diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan nasional, terutama untuk membangun sektor-sektor prioritas,” paparnya.

Namun demikian, Sri masih menyoroti beberapa institusi yang belum mencapai status WTP meskipun terdapat peningkatan peringkat dibanding tahun 2015.

“Meskipun LKPP pemerintah pusat telah berstatus WTP namun beberapa institusi belum mencapai status tersebut.  Meskipun terdapat peningkatan peringkat. Jumlah pencapaian opini WTP naik sebesar 13 persen dari 367 entitas pelaporan pada tahun 2015 menjadi 449 entitas pelaporan pada tahun 2016 yang berstatus WTP. Jumlah tersebut meliputi 73 Kementerian/Lembaga dan 1 BUN (Bendahara Umum Negara) atau 54 persen dari 88 entitas pelaporan di pemerintah pusat, pungkasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 





Komentar