Pertemuan Menteri AFTA Council, Mendag: Prioritaskan Eksportir Produsen dalam Pemanfaatan Sertifikasi Mandiri ASEAN

Redaksi: Jumat, 08 September 2017 | 00.25.00



PASAY| HARIAN9
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa Indonesia mendukung pemberlakuan sertifikasi mandiri ASEAN dalam penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan tetap memperhatikan kepentingan dalam negeri. 

Penegasan ini disampaikannya, pada Pertemuan Menteri ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council ke-31 yang merupakan rangkaian Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN ke-49 di Kota Pasay, Filipina.

Selama ini penerbitan SKA dilakukan oleh instansi penerbitan SKA untuk memperoleh keringanan/penghapusan bea masuk. Melalui sertifikasi mandiri, maka para pelaku usaha akan meningkatkan daya saingnya dan memudahkan mereka untuk masuk ke dalam rantai pasok nilai global. 

Dengan demikian, sertifikasi mandiri diyakini dapat memberikan fasilitasi perdagangan yang lebih besar kepada pelaku usaha, sekaligus memberikan nilai tambah daya saing pengusaha ASEAN pada rantai pasok nilai global.

“ASEAN mengusulkan wewenang penerbitan sertifikasi mandiri diberikan kepada eksportir produsen dan trader, namun Indonesia berpandangan bahwa penerapan sertifikasi mandiri seharusnya diprioritaskan untuk eksportir produsen. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya industri-industri yang memanfaatkan rantai pasok nilai global di Indonesia,” tandas Enggar.

Lebih jauh disampaikannya, trader dapat diberikan wewenang menerbitkan sertifikasi mandiri selama mereka memiliki kerja sama dengan produsen dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu. 

Kriteria tersebut untuk memastikan kredibilitas dan rekam jejak dari trader yang hendak bergabung.

Selain itu, masih pada pertemuan yang sama, Indonesia masih memegang teguh prinsipnya untuk tetap mempertahankan kendali atas importasi minuman beralkohol (minol). 

“Indonesia tetap konsisten mempertahankan minol dalam daftar pengecualian/General Exception List (GEL) dan tidak mengizinkan pengurangan bea masuk minol dengan segala konsekuensi dan risikonya. Dengan demikian, Indonesia tetap konsisten mempertahankan prinsipnya atas kebijakan importasi minol selama 17 tahun,” ungkapnya.

Prinsip ini didasarkan atas Article 8 ATIGA & Article XX GATT 1994 (WTO) yang membolehkan pengecualian ketentuan liberalisasi atas produk tertentu karena tingkat sensitivitasnya yang tinggi.

Saat ini Indonesia mengenakan tarif bea masuk (Most Favored Nations/MFN) terhadap minol sebesar 150 persen.

“Namun demikian, Indonesia akan tetap berhati-hati di dalam menjaga kebersamaan dengan ASEAN dan menghindari aksi retaliasi. ASEAN harus tetap solid, tetapi kita harus bisa melihat manfaat dan kerugiannya bagi negara dan rakyat,” kata Enggar.

Tolak Penghapusan FOB

Masih dalam pertemuan AFTA, Indonesia dengan tegas menolak usulan beberapa negara anggota ASEAN untuk menghapus nilai Free on Board (FOB) dari Form D SKA, karena nilai FOB dibutuhkan petugas Bea Cukai untuk mengecek transparansi dan kejujuran dari pelaku usaha, sebelum memberikan tarif preferensi di dalam Skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

“Indonesia mendukung keputusan Menteri AFTA Council kepada negara-negara yang mendukung penghapusan tersebut dapat menjalankannya, dengan skema path finder (hanya berlaku untuk bagi negara yang setuju dan tidak mengikat bagi negara yang menolak),” jelas Direktur Jenderal Perundingan Internasional Iman Pambagyo.

Pada pertemuan AFTA Council ini, Enggar juga menandatangani dokumen ASEAN terkait ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) for Inspection and certification systems on Food hygiene for prepared foodstuff products. 

Aturan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan sistem inspeksi dan sertifikasi higiene pangan olahan mulai dari produksi sampai proses ekspor impor.

“Aturan ini dimaksudkan untuk mendukung fasilitasi perdagangan dan melindungi kesehatan konsumen di ASEAN,” jelas Iman.

Sementara itu, pada Pertemuan ASEAN Investment Area (AIA) Council ke-20, Menteri Perdagangandan Menteri Ekonomi ASEAN lainnya juga melakukan penandatanganan the 3rd Protocol to amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). 

“Tujuan utama protocol ini adalah untuk menghapus reservasi Thailand dari List of Reservations of ACIA, sesuai keputusan dari kabinetnya,” pungkas Iman. (rel/03)
Editor: Mardan H Siregar


Komentar