Presiden Tetapkan Dewan Kawasan KEK di Aceh dan Bangka Belitung

Redaksi: Sabtu, 16 September 2017 | 08.10.00

Ilustrasi

JAKARTA| HARIAN9 
Pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan beranggotakan 8 (delapan) Menteri dan 1 (satu) Kepala Lembaga.

Guna mendukung tugas Dewan Nasional dalam menjalankan kebijakan umum yang telah ditetapkan untuk pengelolaan dan pengembangan KEK di daerah, maka dibentuklah Dewan Kawasan pada tiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan menjadi KEK.

“Dewan kawasan ini terdiri dari unsur pemerintah yang berada di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota,” jelas Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto.

Dewan Kawasan KEK di Aceh diketuai oleh Gubernur Aceh. Karena KEK Arun Lhokseumawe berada di wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, maka Dewan Kawasan ini memiliki 2 (dua) wakil, terdiri dari Wakil Ketua I yaitu Walikota Lhokseumawe, sedangkan Wakil Ketua II yaitu Bupati Aceh Utara.

KEK ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi global value chain dan global production network karena letaknya yang sangat strategis, yaitu di jalur Selat Malaka yang sangat sibuk. Selain itu, KEK Arun Lhokseumawe berfokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft.

“Diharapkan KEK ini mampu menarik investasi hingga 51,3 triliun rupiah. Meskipun baru ditetapkan, namun KEK ini ditargetkan sudah dapat beroperasi pada awal 2018 karena telah terbangun infrastruktur dasar di dalam kawasan ini,” ujarnya.

Di Bangka Belitung terdapat 1 (satu) KEK yaitu KEK Tanjung Kelayang. KEK yang merupakan KEK Pariwisata ini memiliki keunggulan geostrategis, yaitu terletak antara Indonesia dan negara ASEAN yang merupakan target captive market. 

KEK Tanjung Kelayang termasuk ke dalam 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas yang memiliki daya tarik wisata bahari dengan pantai berpasir putih dan panorama yang eksotis. 

Pantai yang dihiasi batuan granit raksasa merupakan ciri khas dari pantai di kawasan ini. Kawasan ini berdekatan dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang juga memiliki pesonanya tersendiri.

Dalam melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya, Dewan Kawasan yang dibentuk di tingkat provinsi ini bertugas untuk membentuk Administrator KEK di setiap KEK. 

Administrator yang dibentuk ini berfungsi sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan bertempat di lokasi KEK untuk mempermudah investor dalam memproses semua perizinan yang kewenangannya telah memperoleh pelimpahan baik dari Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Selain itu, Dewan Kawasan juga bertugas untuk mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK. 

Penetapan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan KEK di wilayahnya juga menjadi tugas dewan ini.

Sebagai perpanjangan tangan Dewan Nasional di daerah, Dewan kawasan perlu menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun, serta menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar