PT. PLN-Kejari Padangsidimpuan Teken MoU Kerjasama Bantuan Hukum

Redaksi: Rabu, 13 September 2017 | 03.18.00

Kejari Padangsidimpuan Firman Syah, SH, MH berfoto bersama dengan jajaran PT. PLN (Persero) Area Padangsidimpuan pimpinan Ronny Afrianto usai menandatangani MoU terkait bantuan hukum di aula kantor Kejari Padangsidimpuan, Selasa (12/9). (Foto: Riswandy)


PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
PT. PLN (Persero) Area Padangsidimpuan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan menjalin kerja sama sinergi penanganan hukum maupun bantuan hukum khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN), di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Area Padangsidimpuan,bertempat di ruang kerja Kajari Padangsidimpuan, Selasa (12/9/2017).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Manager PLN Area Padangsidimpuan Ronny Afrianto dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan Firman Syah, SH, MH disaksikan Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Noverius Lomboe, SH, M.Hum, Manager PT. PLN (Persero) Rayon Padangsidimpuan Iman Rusman dan Spv. Pelayanan Pelangan PT. PLN (Persero) Area Padangsidimpuan Heryanto Siburian.

MoU kedua belah pihak itu berisi 8 pasal perjanjian itu dengan masa berlaku selama 2 tahun, dilakukan antara pihak pertama Manager PLN Area Padangsidimpuan Ronny Afrianto yang dalam hal ini untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Area Padangsidimpuan, dengan pihak kedua Firman Syah, SH, MH, yang dalam hal ini untuk dan atas nama Kejari Padangsidimpuan.

Usai penandatanganan MoU, Kajari Padangsidimpuan Firman Syah, SH, MH, didampingi Kasi Datun Noverius Lomboe, SH, M.Hum mengatakan, MoU ini dilakukan berdasarkan UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang menyatakan Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Menurutnya, ada tiga hal yang dapat diberikan dalam kerjasama dengan PLN, yakni bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum, karena, selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan hukum publik atau hukum pidana, Kejaksaan juga bisa menjalankan fungsinya di bidang hukum privat, yaitu hukum perdata dan hukum tata usaha negara.

“ Kita bukan melakukan perlindungan hukum, tetapi melaksanakan apa perintah hukum berdasarkan kebutuhan yang diminta yang berkepentingan mengenai apa masalahnya agar dapat dilakukan pemecahan normative sehingga tidak ada yang dirugikan, “ tegasnya.

Kajari juga menyebutkan, ruang lingkup MoU ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan TUN, sehingga kedepannya dalam melakukan penyelesaian tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

“ Korps Kejaksaan merupakan petugas yang ditugasi sebagai pengacara negara, sehingga diminta bantuan terkait dengan penyelesaian hukum kepada negara terkait Perdata dan TUN demi pengamanan asset negara. Dengan dilakukan kerjasama ini, negara termasuk PLN digugat pihak lain, maka sesuai dengan MoU Kejaksaan akan bergerak mencari solusi untuk yang terbaik sehingga tidak ada yang dirugikan semua pihak, “ terang Kajari.

Manager PT PLN (Persero) Area Padangsidimpuan Ronny Afrianto menyambut baik dengan adanya kerjasama dengan jajaran kejaksaan ini. Ronny berharap, jajaran PLN dapat memanfaatkan kerjasama ini.

Kerja sama ini katanya dimaksudkan untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum khususnya di bidang Perdata dan TUN yang dihadapi PLN di wilayah kerja PT PLN (Persero) Area Padangsidimpuan, baik penyelesaian masalah hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

“ Mudah-mudahan, jajarannya dapat memperoleh manfaat dengan adanya MoU ini. Terutama, dengan melakukan diskusi atau kajian hukum, yang menyangkut Perdata, “ ujar Ronny Afrianto.

Menurutnya, potensi permasalahan hukum yang dapat timbul cukup bervariasi. Mulai dari pembebasan tanah untuk pemasangan instalasi dan pembangunan pembangkit dan transmisi, penyelesaian masalah tunggakan hingga upaya penertiban pemakaian tidak sah listrik oleh pelanggan PLN.

“ Memang saat ini belum ada permasalahan hukum yang timbul yang kita hadapi, namun ini perlu kita antisipasi agar segala kegiatan PLN yang kegunaannya untuk kepentingan umum dapat berjalan sesuai yang diharapkan, “ terang Ronny.

Ia juga menambahkan, secara spesifik bidang yang menjadi prioritas kerja sama ini akan dilihat sesuai kebutuhannya. Dikarenakan mulai hari ini pihaknya akan memulai mendata apa-apa saja yang akan terlebih dahulu ditangani.

"Tidak sedikit permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT PLN. Untuk itu kita melakukan kerjasama (MoU) dengan pihak Kejari Padangsidimpuan untuk dapat memberikan bantuan hukum dan tindakan hukum yang sinergi kepada PT. PLN, sekaligus berkonsultasi. Karena, dalam pendataan dan penyelesaiannya semua itu demi kepentingan rakyat yang kita utamakan,“ sebut Ronny. (Wan9)

Komentar