Reformasi Perpajakan Harus Ramah Iklim Bisnis

Redaksi: Kamis, 14 September 2017 | 19.42.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan dalam Seminar Nasional yang diadakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) di Timor Room Hotel Borobudur Jakarta (12/09). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki penerimaan pajak di tingkat nasional. 

Oleh karena itu, reformasi telah dilakukan terus-menerus untuk memperbaiki administrasi, kebijakan (policy) dan tanpa menyebabkan persoalan terhadap iklim bisnis (business climate). 

“Kunci perbaikan administrasi, perbaikan policy dan perbaikan ini semua tidak boleh mengganggu climate bisnis kita sehingga mereka bisa tetap tumbuh,” ungkapnya ketika memberikan keynote speech pada acara Seminar Nasional yang diadakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) dengan tema “Local Tax Policies, Administration and Options for Future” di Timor Room Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (12/09).

Menkeu merujuk salah satu studi International Monetary Fund (IMF) bahwa negara bisa mendapatkan potential additional revenue sebesar 1,5 persen dari Gross Domestic Product (GDP) seandainya Indonesia bisa memperbaiki administrasi perpajakannya. 

Namun, pada kenyataannya dari segi administrasi, regulasi hingga pelaksanaannya sangat rumit sehingga fiskus sulit mengumpulkan pajak.

“Banyak, sering administrasinya sudah kompleks, Wajib Pajak (WP) nya juga frustasi, penerimaannya sedikit. Karena enforcement-nya menjadi very complicated juga. Design dari regulationnya kompleks sehingga enforcement-nya menjadi kompleks, maka fiskus maupun WP nya sama-sama frustasi dan itu bisa menimbulkan kemampuan untuk meng-collect pajak menjadi lebih rendah,” jelasnya.

Dijelaskannya, bahwa kesederhanaan itu penting namun di sisi lain ada konsekuensi di mana diperlukan kompromi terhadap keadilan dan pemerataan.

“Meski terkadang simplicity punya trade off terhadap keadilan dan equity, trade off ini yang selalu saya ingin komunikasikan kepada publik supaya publik juga tahu kalau masalah ini bukan hanya masalah Menteri Keuangan saja. Publik memahami kalau meminta sesuatu ada konsekuensinya. Mungkin bagus untuk satu situasi, mungkin tidak bagus untuk situasi lainnya,” jelasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar




Komentar