Sekjen PBB Apresiasi Kontribusi Indonesia di Rakhine State

Redaksi: Jumat, 29 September 2017 | 01.53.00

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno L.P. Marsudi, dipertemuan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/9). (Foto: kemlu)

NEW YORK| HARIAN9 
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno L.P. Marsudi, dipertemuan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/9).

"Sekjen PBB mengapresiasi kontribusi dan kerja sama Indonesia dengan PBB selama ini dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global," kata Retno.

Di kesempatan itu, Retno menjelaskan tentang diplomasi marathon untuk kemanusiaan dalam kunjungannya ke Myanmar dan Bangladesh awal bulan September lalu.

Selanjutnya, Retno dan Sekjen BB bertukar pikiran mengenai pemecahan krisis kemanusiaan di Rakhine State. Disampaikan pentingnya dunia internasional membantu krisis pengungsi baik di Rakhine State maupun di perbatasan. 

"Penting sekali bagi dunia internasional untuk membantu penyelesaian masalah pengungsi," tegasnya.

Disampaikannya, perkembangan pembahasan isu Myanmar di ASEAN. 

"Ketua ASEAN telah mengeluarkan Chair's Statement mengenai isu Rakhine State, dalam pertemuan informal akhir pekan lalu, yang menunjukan perhatian ASEAN kepada isu kemanusiaan di Rakhine State dan kesiapan ASEAN melalui AHA Center untuk menyalurkan bantuan," jelasnya.

Dalam pertemuan ini, Retno juga menyampaikan perlunya upaya untuk menghentikan ketegangan antar masyarakat yang cenderung meningkat. Ketegangan ini memperlambat upaya distribusi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Untuk membantu mengatasinya, Indonesia akan memanfaatkan jalur kepada para tokoh agama dan masyarakat agar membantu meredakan ketegangan.

Di akhir pertemuan, ditegaskannya, dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB. Indonesia memandang reformasi ini mutlak diperlukan. 

"Tantangan dunia telah semakin kompleks, memerlukan PBB yang lincah dan responsif sehingga Indonesia mengharapkan Sekjen PBB dapat memajukan upaya reformasi ini," pungkasnya.

Antonio Guterres memangku jabatan Sekjen PBB sejak 1 Januari 2017. Sebelumnya, Antonio Guterres adalah Komisioner Tinggi UNHCR yang mengurusi masalah pengungsi. Sekjen PBB, yang juga mantan Perdana Menteri Portugal ini menggantikan Sekjen PBB sebelumnya, Ban Ki-Moon, yang berasal dari Republik Korea. (kemlu/03)
Editor: Mardan H Siregar



  


Komentar