Sujatmiko: Optimalkan Peran dan Fungsi Keluarga untuk Lindungi Anak

Redaksi: Minggu, 24 September 2017 | 15.44.00

Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, menyampaikan arahannya dalam forum diskusi kelompok (FGD) yang membahas masalah peelindungan anak di Kota Bengkulu, Senin lalu (18/09). (Foto: kemenkopmk)


JAKARTA| HARIAN9
Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, menyampaikan arahannya dalam forum diskusi kelompok (FGD) yang membahas masalah peelindungan anak di Kota Bengkulu, Senin lalu (18/09). 

FGD ini dibuka oleh Plt. Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Bengkulu, Perwakilan Unit Perempuan dan Anak (UPPA) Dit. Reskrimum Polda Bengkulu, Forum Anak Bengkulu, P2TP2A, Kemenkumham, LSM, KPID, Akademisi Pemerhati Anak, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, media, dan pihak-pihak yang terkait. 

FGD digelar dengan tema dan tujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemberantasan dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak.

“Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2011 sampai Agustus 2017 adalah sebanyak 3.025 kasus. Sementara itu, untuk tahun 2017 sampai dengan Agustus 2017 telah terjadi 254 kasus kekerasan terhadap anak dan 43, 70 persen di antaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak (sumber: DP3AKB Prov. Bengkulu). Angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Demikian pula jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu yang mencapai 2 juta jiwa, angka 43,70 persen menggambarkan tingginya kasus kekerasan dan kejahatan seksual anak,” ungkap Sujatmiko dalam Keynote Speech-nya.

Menurutnya lagi, tingginya angka itu diperkirakan karena kurangnya pendidikan orang tua, pengangguran dan kemiskinan. Jika persoalan itu dikaitkan dengan tantangan di era teknologi informasi dan digitalisasi sekarang ini, tidak dipungkiri lagi akan timbulnya perilaku negatif dari anak di lingkungan setempat. 

Misalnya saja penggunaan ponsel pintar yang salah, penyelahgunaan sosial media, akses situs pornografi,dan penyelahgunaan NAPZA.

 “Saya sangat menjadi prihatin, jika angka kasus tersebut benar yang paling tinggi kekerasan seksual terjadi di Bengkulu ini, karena kita ketahui anak-anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa. Apa jadinya bangsa ini kedepannya,” ujar Sujatmiko lagi.

Dengan tingginya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak ini merupakan tantangan berat bagi bangsa Indonesia umumnya dan Bengkulu khususnya, untuk dapat diatasi. 

Apalagi, tambah Sujatmiko,  untuk menyadarkan orang tua tentang peran dan fungsinya dalam keluarga juga bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, diharapkan DP3AKB di Bengkulu aktif mensosialisasikan delapan fungsi keluarga kepada masyarakat. 

“Kami minta dinas teknis lebih optimal lagi menjalankan tugasnya kepada masyarakat, terutama fungsi orang tua kepada anak-anaknya. Jika fungsi itu berjalan dengan baik, saya yakin anak-anak di Bengkulu akan aman ke depannya,” tambahnya. 

Selain itu, Sujatmiko juga menyampaikan arahan kepada Plt. Gubernur Bengkulu agar menjalankan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, dari atas sampai ke bawah. 

Diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Provinsi selaku perpanjangan tangan pusat di daerah untuk memerintahkan para Bupati dan Walikota beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya, agar serius menangani masalah perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing, benar-benar terlindungi.

Di forum yang sama, menurut Kepala DP3AKB Provinsi Bengkulu, Foritha Ramadani Wati, menyampaikan paparan mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah provinsi Bengkulu dalam mencegah dan menangani kasus kejahatan seksual anak. Pada sesi selanjutnya Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Marwan Syaukani, memaparkan mengenai Strategi Nasional Penghapusan Kejahatan Seksual terhadap Anak (Stranas PKtA) dilanjutkan paparan dari Perwakilan UPPA Polda Bengkulu mengenai peran UPPA dalam mencegah dan membentas kasus kejahatan seksual anak di Provinsi Bengkulu. 

FGD ini ditutup oleh Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kemenko PMK, Marwan Syaukani, dengan pernyataan penutup bahwa bonus demografi akan menguntungkan Indonesia jika kita sebagai orang tua dan pengambil kebijakan berperan dalam mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak yang mampu memenuhi hak dan melindungi anak-anak Indonesia. (kemenkopmk/03)
Editor: Mardan H Siregar


Komentar