Tanggapan Menkeu Terhadap Dana Transfer Daerah Dalam RAPBN 2018

Redaksi: Kamis, 07 September 2017 | 21.26.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo saat membahas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 di Gedung DPD Komplek Parlemen, Jakarta, pada Rabu, (06/09). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9 
Ketua Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Ajiep Padindang mengharapkan agar dana yang diterima untuk desa tahun 2018 minimal tetap sama dengan tahun 2017 sekitar Rp.70 juta sampai dengan Rp.100 juta per desa. 

Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 di Gedung DPD Komplek Parlemen, Jakarta, pada Rabu, (06/09).

“Kami berharap kepada Menteri Keuangan, harapan desa-desa kita untuk Indonesia supaya tidak terjadi hal-hal penurunan penerimaan yang kami kaji sementara sekitar 70 sampai 100 juta jika formula tersebut dilakukan penyesuaian. Harapannya adalah apa yang diterima di tahun 2017 tetap diterima di tahun 2018 sama,” tambahnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Sri memberi pengertian bahwa penyusunan RAPBN 2018 didasari oleh beberapa konteks ekonomi, postur APBN pada pendapatan dan defisitnya serta transfer ke daerah.  

“Meskipun pertumbuhan ekonomi relatif agak meningkat, perlu diwaspadai pertumbuhan dari perdagangan internasional itu masih akan sangat stagnan bahkan lebih lemah dari tahun ini yaitu 3,9 persen. Faktor lain adalah proteksionisme dari negara-negara maju seperti Amerika yang akan meninjau negara-negara yang surplus terhadap mereka, termasuk Indonesia. Namun, pemerintah akan berupaya keras agar penerimaan akan tercapai dan tetap kredibel, realistis sedekat mungkin dengan yang telah diproyeksikan. Misalnya perbaikan data pajak agar bisa ditrasir (diperiksa) dan memitigasi penghindaran pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) akan digunakan pula untuk shock absorber (peredam) terhadap hal-hal yang tidak pasti,” jelasnya.

Diingatkannya juga, pengelolaan dana desa yang baik menciptakan pertumbuhan ekonomi produktif. 

“Jadi, pemerintah mengharapkan dengan dana yang sudah surplus di desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup di desa tersebut secara swadaya misalnya untuk meningkatkan pendapatan perangkat desa, pendidikan, infrastruktur dan kesehatan,” pungkasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar





Komentar