Wamenkeu: Informasi Keuangan Penting Untuk Tingkatkan Kepatuhan Membayar Pajak

Redaksi: Rabu, 20 September 2017 | 07.18.00



JAKARTA| HARIAN9 
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyatakan pentingnya ketersediaan informasi keuangan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan mengurangi upaya-upaya penghindaran pajak antar negara. 

Hal itu diungkapkannya pada International Tax Conference 2017 di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (19/09).  

“Ketersediaan informasi merupakan elemen yang penting untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak (tax compliance). Informasi tersebut selanjutnya dapat diproses untuk potensi pemetaan dan referensi silang untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku penghindaran pajak,” jelasnya.

Pada konferensi dengan tema The Current International Taxation Landscape tersebut yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI) dengan dukungan dari Bureau Van Dijk Chartered Accountans Worldwide dan the International Federation of Accountants (IFAC), Wamenkeu mengemukakan bahwa peraturan perpajakan untuk perusahaan multi-nasional saat ini dianggap tidak lagi sesuai dengan perubahan bisnis global lintas negara. 

Ketidaksesuaian ini ditandai dengan kemudahan mobilitas bisnis, struktur perusahaan yang makin komplek dan perbedaan sistem hukum antar negara.

Banyak perusahaan multi nasional yang melakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya pada suatu negara.

“BEPS mengacu pada upaya strategi penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan gap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (domestik) dan perbedaan sistem perpajakan antar negara. Perusahaan multinasional dapat mengalihkan keuntungan perusahaannya pada negara lain yang memiliki (tarif pajak) peraturan perpajakan yang lebih rendah,” katanya.

Untuk itu, beberapa negara, termasuk Indonesia telah bersepakat untuk menerapkanthe Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam rangka mengurangi upaya-upaya penghindaran pajak tersebut. 

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia antara lain telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini telah disetujui untuk menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Juli 2017.

Ditambahkannya, kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia khususnya untuk membayar pajak masih sangat rendah. 

Hal ini terlihat pada hasil salah satu penelitian yang menunjukkan rendahnya jumlah pembayar pajak di Indonesia yang hanya sekitar 25 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada dan hanya sekitar 60 persen dari total wajib pajak yang melaporkan SPT tahun 2016. 

Hasil dari program tax amnesty juga mendukung data tersebut. Praktik-praktik penghindaran pajak lintas juridiksi juga terjadi dengan cara menyembunyikan aset di beberapa negara tax haven seperti Swiss, Hong Kong dan Singapura.  (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 



Komentar