Jadi Korban Pungli Forda UKM Sumut - LBH Medan Buka Posko Pengaduan

Redaksi: Senin, 02 Oktober 2017 | 19.50.00


MEDAN| HARIAN9
Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  kerap  menjadi korban sweeping dan pungutan liar (pungli) dan intimidasi oleh oknum aparat dan preman di Sumatera Utara terus bertambah. Untuk mengatisipasinya, LBH Medan dan Forda UKM Sumut membentuk Posko Pengaduan di beberapa daerah rawan.

Menurur Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Surya Adinata, Senin (2/10/2017), dibetuknya posko pengaduan itu bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan tersebar di lima titik, yakni Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Kisaran.

"Bersama Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Sumut, kami akan mendampingi masalah ini. Jika dalam perkembangannya kita ada menemukan kasus serupa di daerah lain, tidak tertutup kemungkinan kita akan membuka posko tambahan dan menambah durasinya," katanya.

Dikatakannya, dari beberapa posko itu, nantinya akan melingkupi beberapa daerah lain, seperti posko pengaduan Binjai yang sekaligus menjadi posko pengaduan bagi pelaku UMKM di Langkat. Posko Serdang Bedagai melingkupi Deli Serdang dan Posko Tebing Tinggi melingkupi Pematangsiantar.

"Teman-teman pelaku usaha silakan melapor ke Posko pengaduan. Bawa bukti-bukti yang lengkap, sehingga lebih mudah membuktikannya. Kami siap mendampingi," sebutnya.

Menurutnya, bukti-bukti tersebut akan menjadi alat untuk melangkah ke tahapan selanjutnya. Dikatakan Surya, persoalan pelaku UMKM selama ini adalah bahwa mereka tidak memahami hukum sehingga sering menjadi korban oknum aparat yang menyalahgunakan wewenang nya.

Sekretaris Forda UKM Sumut Fachriz Tanjung, didampingi Wakil Ketua Bidang Advokasi, T. Bobby Lesmana, mengamini pernyataan Direktur LBH Medan. Jika saja dalam sehari semalam ada waktu 25 jam, pihaknya yakin 1 jamnya akan digunakan pelaku usaha untuk membaca peraturan-peraturan.

"Sampai membaca UU tentang UMKM-pun mereka tidak sempat. Begitulah analogi kondisi pelaku UMKM kita. Mereka terlalu sibuk untuk hal lain," ucapnya.

Keadaan itulah, lanjutnya, yang membuat pelaku UMKM kerap menjadi korban oknum petugas yang sering menjadikan banyak peraturan hukum sebagai "alat" untuk mengintimidasi.

Sekadar informasi, berdasarkan UU No. 20/2008 tentang UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha produktif milik orang dan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset Rp 50 juta-Rp 10 miliar omzet Rp 300 juta-Rp 50 miliar.

Keresahan para pelaku UMKM ini berawal dari beredarnya surat panggilan dari Polda Sumut sejak sebulan terakhir terkait persoalan perizinan, seperti Amdal, LH, SIUP, TDP, HO, ABT, bahan pangan, dan lain-lain. Beberapa pelaku usaha telah menjadi korban dari oknum-oknum aparat hukum.

"Karena takut, banyak pengusaha menyerah dan memberikan uang damai. Nilainya variatif, mulai 5, 10 sampai 20 juta rupiah," ungkapnya.

Dijelaskannya, sejauh ini berdasarkan data yang diterima Forda UKM Sumut, sudah ada 27 pelaku UMKM yang mendapat surat panggilan klarifikasi dari Polda Sumut. Untuk itupelaku UMKM yang selama ini tidak tahu harus kemana mengadu, silakan membuat laporan ke Posko Pengaduan yang tersedia. (jae9)

Komentar