Kalangan Pendidik Di Paluta Soroti Pelaksanaan UNBK Gelombang Ke II Tahun 2017

Redaksi: Senin, 09 Oktober 2017 | 00.36.00

Kondisi sekolah Ponpes Swasta Gunung Silayang-layang, Kecamatan Padang Bolak yang sangat tidak memungkinkan untuk pelaksanaan UNBK sesuai yang ditekankan oleh pihak Disdik Paluta. (Foto: Riswandy)


PALUTA| HARIAN9
Kebijakan pemerintah yang ditekankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pendidikan kesetaraan paket C dan paket B/Wustha gelombang II tahun 2017 yang mewajibkan‎ untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menuai protes dari para kalangan pendidik.

Pasalnya, kebijakan yang mewajibkan pelaksanaan UNBK bagi peserta UN gelombang II tahun 2017 dinilai sangat dipaksakan dan menjadikan mereka sebagai bahan percobaan atas kebijakan tersebut.

“Kebijakan untuk pelaksanaan UNBK ini terkesan dipaksakan dan kami sepertinya dijadikan bahan percobaan atas kebijakan itu,“ ujar pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Swasta Gunung Silayang-layang, Kecamatan Padang Bolak melalui KTU Harun Saleh Harahap S.Kom, Sabtu (7/10).

Dikatakannya, kebijakan untuk pelaksanaan UNBK bagi mereka yang mengikuti pelaksanaan UN gelombang ke II dinilai tidak sesuai tempatnya. Hal ini dikarenakan melihat kondisi‎ fasilitas sekolah yang tidak memadai dan tidak memungkinkan untuk pelaksanaan UNBK ini.

Bahkan katanya, kebijakan ini pun dianggap sangat mendzolimi pihaknya yang dipaksakan untuk melaksanakan UNBK. Padahal pihak dinas Pendidikan Paluta telah mengetahui bagaimana kondisi Ponpes Swasta Gunung Silayang-layang yang posisinya berada di daerah pedalaman dan sangat terpencil.

“Satu sekolah pun di daerah Paluta tidak ada yang sanggup melaksanakan UNBK, kenapa kami dipaksakan untuk melaksanakannya. Dinas Pendidikan Paluta kan tahu kondisi dan lokasi sekolah kami yang berada di pedalaman,“ katanya.

Menurut Harun,‎ pemberitahuan dan waktu yang cukup sempit yang diberikan oleh pihak Disdik Paluta untuk pelaksanaan UNBK ini juga menjadi kendala bagi sekolahnya untuk melaksanakan UNBK. 

Pasalnya pemberitahuan oleh pihak Disdik Paluta kepada pihanya pada tanggal 3 Oktober, sedangkan pelaksanaannya diwajibkan pada tanggal 10 Oktober.

“Atas dasar hal tersebut, pihaknya menyoroti panitia UNBK dan sekolahnya menolak untuk mengikuti kebijakan pelaksanaan UNBK tersebut, mengingat fasilitas sekolah yang belum lengkap sama sekali,“ paparnya.

Senada, juga disampikan pimpinan Ponpes Swasta Darul Huffad‎H, Kampung Banjir, Kecamatan Padang Bolak Muslim Rambe didampingi pimpinan Ponpes Swasta Islamiyah Padang Bujur, Kecamatan Padang Bolak Julu Saiful Rijai Siregar yang sama-sama menolak atau belum bersedia untuk melaksanakan UNBK dengan sejumlah alasan.

Berbagai alasan yang mereka sampikan diantaranya, fasilitas sekolah yang tidak memadai untuk pelaksanaannya. Kemudian pelaksanaan UNBK di lingkungan Salafiah dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan sempitnya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan UNBK.

“Kenapa kami yang diharuskan untuk melaksanakannya. Itu namanya tidak adil karena kami tidak punya fasilitasnya, bahkan seluruh sekolah negeri maupun swasta yang ada di daerah Paluta di bawah naungan Dinas Pendidikan Paluta ataupun Kantor Kementerian Agama hingga saat ini belum ada yang sanggup untuk melaksanakan UNBK tersebut,“ ujarnya.

Karena itu, Muslim menegaskan bahwa pihaknya belum bersedia mengikuti pelaksanaan UNBK karena belum sanggup menyediakan fasilitas untuk pelaksanaannya. 

Sebab kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan UNBK ini dianjurkan kepada yang sanggup untuk melaksanakannya, sedangkan bagi sekolah dan daerah yang belum sanggup, pelaksanaan UNBK tidak diwajibkan.

“Kami meminta kepada pihak pemerintah atau dinas pendidikan Paluta dan Disdik Propinsi Sumatera Utara maupun Kemendikbud RI agar mempertimbangkan keluhan mereka dan mengevaluasi kebijakan yang dianggap sangat dipaksakan dan bahkan terkesan mendzalimi mereka yang notabene tidak akan sanggup melaksanakan UNBK tersebut,“ jelasnya.

‎Sekedar informasi, Kemendikbud RI membuat kebijakan agar sekolah melaksanakan UNBK, namun kebijakan tersebut tidak diwajibkan bagi sekolah yang tidak sanggup melaksanakannya dan diperbolehkan melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). 

Di Kabupaten Paluta, hingga saat ini belum ada yang sanggup melaksanakan proses UNBK dan masih melaksanakan proses UNKP atau ujian manual. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar 
                                                                                    



Komentar