Pemerintah Terus Dorong Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Nonfisik

Redaksi: Kamis, 05 Oktober 2017 | 06.50.00

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin nasution saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 2017, Selasa (3/10), di Jakarta. (Foto: ekon)


JAKARTA| HARIAN9
Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur guna pemerataan ekonomi yang lebih merata. Saat ini, pemerintah tengah menggarap 245 proyek dan 2 program yang termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kita terus menggenjot pembangunan infrastruktur karena selama ini Indonesia sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin nasution saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 2017, Selasa (3/10), di Jakarta.

Darmin mengatakan ketertinggalan Indonesia di sektor infrastruktur bisa terlihat dari peringkat Global Competitiveness Index. Menurut World Economic Forum (WEF) tentang Global Competitiveness Index 2017-2018, daya saing Indonesia secara global tahun ini berada pada posisi ke-36 dari 137 negara. 

Selain itu, dari peringkat ease of doing business (EODB) alias kemudahan berbisnis Indonesia di mata dunia masih rendah. Terbukti, pada tahun 2016 lalu, peringkat EODB Indonesia berada di peringkat 91 dari 106 negara. Tahun 2018 mendatang, pemerintah menargetkan peringkat 40 dunia.

“Pembagunan infrastruktur kita tertinggal jauh dan itu mudah untuk melihatnya. Lihat saja indeks secara global baik itu Global Competitiveness Index maupun Ease of Doing Business (EODB),” tuturnya.

Selain infrastruktur fisik, sambungnya, pemerintah juga memfokuskan pembangunan infrastruktur nonfisik. Khusus untuk pembangunan infrastruktur dilakukan menyebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.

“Pemerintah juga mengembangkan yang namanya Kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional. Ketiganya merupakan infrastruktur untuk industri yang fungsinya nanti untuk mengolah,” tambahnya.

Hingga Juni 2017, pemerintah telah mendirikan 11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari 11 KEK yang telah ditetapkan, tujuh diantaranya bertema manufaktur dan 4 sisanya bertema kepariwisataan. 

Saat ini terdapat dua KEK yakni Sei Mangkei dan Tanjung Lesung yang sudah beroperasi. Tahun ini pemerintah menargetkan akan ada tiga KEK lagi yang akan beroperasi, yakni KEK Mandalika, KEK Palu dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

Sementara, tiga lagi yaitu KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Tanjung Api api,masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan pembangunan kawasannya. Namun, pemerintah menyatakan akan tetap mengebut prosesnya agar bisa selesai dan beroperasi tahun ini. 

Sisanya, tiga KEK lain, yaitu KEK Tanjung Kelayang, KEK Sorong, dan KEK  Lhokseumawe, relatif baru ditetapkan dan masih berada dalam tahapan pembangunan. (ekon/03)
Editor: Mardan H Siregar



Komentar