Pemerintah Terus Upayakan Penyediaan Tenaga Kerja Terampil Siap Pakai

Redaksi: Kamis, 05 Oktober 2017 | 06.34.00



MEDAN| HARIAN9
Program pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match dengan dunia usaha dan industri merupakan salah satu isu prioritas nasional. Program ini penting untuk menyelesaikan persoalan penyediaan tenaga kerja terampil siap pakai. 

Apalagi, di era persaingan global saat ini, peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci untuk bisa bersaing dan memenangkan kompetisi.

“Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, para Menteri Kabinet Kerja dan para Gubernur, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri Wilayah Sumatera Bagian Utara, di Medan (2/10).

Wilayah Sumatera Bagian Utara yang dimaksud meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. 

Acara yang diselenggarakan dalam rangka membangun link and match industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian.

Hadir dalam acara ini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferdiansyah, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Walikota Medan Dzulmi Eldin, serta pejabat kementerian/lembaga terkait.

Darmin menggarisbawahi perlunya perbaikan dan penataan kembali pendidikan vokasi. Mulai dari sisi kurikulum, tenaga pendidik, peralatan pembelajaran, program studi dan bidang keahlian, serta teaching factory.

“Ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang sudah dipenuhi oleh negara-negara yang sudah baik pengembangan SDM-nya. Memang belum tuntas, masih perlu adanya perbaikan, masih terus disempurnakan. Tapi kita sudah harus memulai, jangan menunggu, agar tidak makin terlambat dan  tertinggal dari negara lain,” tegasnya.

Menteri Perindustrian Airlangga dalam laporannya memaparkan bahwa program serupa telah dilaksanakan di beberapa Provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 

Setelah diluncurkan di Sumatera Bagian Utara ini, selanjutnya akan menyasar DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Bagian Selatan.

Untuk wilayah Sumatera Bagian Utara ini, Airlangga melaporkan ada sebanyak 107 perusahaan industri dengan 226 SMK yang berpartisipasi. 

“Target yang diharapkan sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 1.775 SMK telah dibina dan dikerjasamakan dengan perusahaan industri. Lulusannya pun selain memperoleh ijasah, juga akan memperoleh sertifikat kompetensi, dengan target 845.000 orang,” paparnya.

Darmin juga menyampaikan, kebijakan tentang SDM ini krusial untuk mendukung kebijakan-kebijakan besar di perekonomian lainnya. Seperti pembangunan infrastruktur fisik, kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, serta infrastruktur industri yang sifatnya non-fisik yaitu Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KPSN).

Disampaikannya, apresiasi terhadap program pembinaan dan pengembangan SMK yang  link and match dengan Industri yang diselengarakan oleh Kementerian Perindustrian ini. Ia berharap program ini bisa menjadi program berkelanjutan dan dapat dikembangkan ke seluruh wilayah Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menuturkan. 

“Saya berharap hubungan mutualisme antara SMK dengan lingkungan industri ini makin intensif dan kokoh karena sudah memiliki payung hukum,” jelasnya. (ekon/03)
Editor: Mardan H Siregar





Komentar