Puluhan Km Jalan Provinsi Di Kabupaten Paluta Tidak Terpelihara

Redaksi: Minggu, 01 Oktober 2017 | 14.15.00

Sepanjang 72 Kilometer Jalan Provinsi Sumut di daerah Sipiongot, Kecamatan Dolok kondisinya tidak terpelihara, Jumat (29/9). (Foto: Riswandy)


PALUTA| HARIAN9
Puluhan kilometer Jalan Provinsi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) khususnya Jalan Propinsi di Kecamatan Dolok Kabupaten Paluta yang menghubungkan Kabupaten Paluta-Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam kondisi kupak kapik dan tidak terpelihara sama sekali.

Padahal milyaran rupiah dana untuk pemeliharaan sudah ditampung pada Dinas Bina Marga Sumatera Utara melalui Unit Pelaksanana Tekhnis Daerah (UPTD) wilayah Paluta-Palas, namun pelaksanaannya sampi sekarang belum terlaksana.

Informasi yang dihimpun, ada sepanjang 72 Kilometer Jalan Provinsi di daerah Sipingot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Paluta tidak terpelihara dengan baik. Padahal untuk tahun 2017, pemerintah sudah menganggarkan dana pemeliharaannya hingga mencapai kurang lebih Rp.1,5 miliar.‎

Melihat besaran dana yang dianggarkan setiap tahunnya untuk pemeliharaan jalan tersebut, cukup miris dengan kondisi jalan yang tak kunjung juga bagus. Malah terlihat  seperti ada pembiaran kerusakan hingga nyaris tidak bisa untuk dilintasi. 

Selain itu, dana pemeliharaan jalan tersebut diperuntukkan untuk grading operasional atau penimbunan lobang jalan dengan menggunakan sirtu, pemasangan batu, pembersihan daerah milik jalan (damija) atau babat jalan dan pembersihan paret jalan.

Kepala UPT Bina Marga dan Bina Konstruksi Gunungtua, Ir Martua dikonfirmasi terkait hal ini dalam kurun tiga bulan belakangan ini tidak pernah berada dikantornya. Sama halnya juga dengan Taufik selaku PPTK  diwilayah Paluta juga tidak kunjung berada dikantornya yang terletak di Gunungtua.  

Ketua Forum Peduli Dolok Raya (FPDR) Aluan Pasaribu SH MH mengaku, sejak bulan januari sampai sekarang tidak ada pemeliharaan jalan di tiga ruas jalan Provinsi yang berada di wilayah Kecamatan Dolok. 

“Selaku masyarakat setempat, kami merasa seperti di anak tirikan oleh Pemprovsu. Jalan lintas di daerah kami sangat minim pembangunan. Jangankan untuk bangunan aspal, pemeliharaannya saja tidak dilakukan. Padahal kondisinya sudah sangat memprihatinkan,“ katanya, Jumat (29/9).

Ia menilai, dinas terkait dalam hal ini UPT Bina Marga dan Bina Kontruksi selaku pihak yang dipercaya melaksanakannya diduga kuat sudah menelap biaya pemeliharaan rutin di ruas Jalan Provinsi wilayah Sipiongot tersebut. 

Selain itu, pihak penegak hukum juga diminta untuk memeriksa Taufik Hasibuan selaku pejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan secara swakelola. 

“Saya berharap pihak penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala UPT Binamarga dan Bina Konstruksi selaku kuasa pemegang anggaran (KPA) yang diduga sudah menggelapkan biaya pemeliharaan Jalan Provinsi itu,“ tambahnya.

Sementara, Anggota DPRD Paluta Hajuddin Ritonga yang juga merupakan putra daerah Kecamatan Dolok mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemprov Sumut yang dinilai kurang peduli dan tanggap. 

“Jalan sepanjang 72 Km ini merupakan jalan yang setiap hari dilewati dan akses dalam pendistribusian hasil pertanian masyarakat. Namun kondisinya tidak terpelihara dan tidak seperti jalan lintas lagi. Pemerintah sepertinya tutup mata dalam hal ini dan seolah olah masyarakat di daerah ini bukan warga Sumut lagi,“ ujar Hajuddin. 

Dikatakannya, harapan masyarakat saat ini kepada Gubernur Sumatera Utara agar mengevaluasi kinerja Kepala UPT Bina Marga dan Bina Konstruksi Gunungtua yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar

                                                                                              



Komentar