Infrastruktur Untuk Mengurangi Ketimpangan

Redaksi: Senin, 20 November 2017 | 21.22.00

Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Sarasehan Nasional DPD-RI di Gedung Nusantara 4 MPR/DPR/DPD, Jakarta pada Jumat lalu (17/11). (Foto: kemenkeu)

JAKARTA| HARIAN9
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan gencarnya pembangunan infrastruktur di luar Jawa sebagai bentuk upaya pengurangan ketimpangan. Hal ini yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam kondisi sekarang.

"Kita bangun agar ketimpangan infrastruktur antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur itu menjadi seimbang," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Sarasehan Nasional DPD-RI di Gedung Nusantara 4 MPR/DPR/DPD, Jakarta pada Jumat lalu (17/11).

Kemampuan pemerintah ditopang dari reformasi struktural fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Di mana sejak tahun 2015 dilakukan reformasi struktural pada APBN yaitu pengalihan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pembangunan infrastruktur.

"Ini tidak menjadi sia-sia, karena sekarang terlihat dengan terbangunnya Trans Papua. Kemudian juga tengah dibangun Trans Sumatera dan Trans Kalimantan. Arus mobilitas orang dan orang sekarang juga lebih cepat dan harga bahan pokok menjadi semakin murah di berbagai kawasan di Indonesia," jelasnya.

Dicontohkannya, saat masyarakat di Pulau Jawa mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga Rp.6.450, tadinya masyarakat Papua malah harus membayarnya dengan harga Rp.60 ribu, bahkan hingga mencapai Rp.100 ribu per liternya. 

Sekarang lewat program BBM satu harga, masyarakat bisa merasakan kondisi yang sama seperti di Jawa.

"Saya perintahkan kepada Menteri BUMN, saya minta harga bensin di Papua khususnya di Pegunungan Tengah, di Wamena, harganya sama seperti di Jawa," tegasnya.

Begitu juga dengan semen. Di Jawa harganya berkisar Rp.70-80 ribu per sak, sementara di Papua bisa menembus hingga Rp 1-1,5 juta per sak.

"Sedih rasanya waktu saya ke Wamena. Di Jawa harganya Rp.70-80 ribu, di sana Rp.800 ribu per sak. Pada bulan di mana cuaca tidak mendukung kadang menjadi Rp.1,5 juta dan di kabupaten-kabupaten tertentu bisa Rp.2,5 juta," paparnya.

Ketimpangan infrastruktur ini dalam realitasnya menjadikan rakyat Indonesia, khususnya di bagian timur, tidak merasakan keadilan sosial sebagaimana yang dirasakan saudara-saudaranya di Pulau Jawa misalnya. 

"Ini bukan hanya masalah ekonomi, ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 




Komentar