Kakanwil DJP Sumut I Mukhtar: Data WP Tetap Dilanjutkan

Redaksi: Selasa, 28 November 2017 | 19.50.00


MEDAN| HARIAN9
Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) Wilayah Sumut I, Mukhtar mengatakan, revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK 03/2016 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak telah terbit dengan ditetapkannya PMK Nomor 165/PMK.03IZO17.

Selain mengatur mengenai tidak dipenuhkannya Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset tanah dan/atau bangunan yang diungkapkan dalam program Amnesti Pajak sebagaimana diumumkan sebelumnya. 

"Pengaturan ini juga mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, tetap kita lanjutkan,"katanya Senin (27/11/2017).

Dikatakannya, prosedur yang selanjutnya disebut Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PASFmaI) ini memberi kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkan sendiri asset tersebut dengan membayar Pajak Penghasilan dengan tarif yang berbeda"jelasnya.

"Kelompok WP OP Umum dengan tarif 30 persen, WP Badan Umum 25 persen, OP Badan Tertentu (penghasilan usaha) 12,5 persen,"ujarnya.

Dikatakannya, mengingat pengungkapan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum asset tersebut maka ketentuan sanksi dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final. Asset yang dapat diungkapkan adalah aset yang dipero|eh Wajllib Pajak sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut. 

"Prosedur PAS-Final dapat dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Final. dilampiri dengan Surat Setoran Pajak dengan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422. ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar,"tuturnya.

Pihaknya terus melakukan proses data-matching antara data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan SPH dibandingkan dengan data pihak ketiga yang diterima Ditjen Pajak. (Jae9)

Komentar