Kemenkeu Berikan Kemudahan Bagi WP yang Ikut TA

Redaksi: Kamis, 30 November 2017 | 23.04.00

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan sosialisasi mengenai PMK Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Pengampunan Pajak, kepada para pengusaha di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Aula Chakti Buddi Bhakti, Jakarta (27/11). (Foto: kemenkeu)


JAKARTA| HARIAN9 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, kepada para pengusaha di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dijelaskannya,  bahwa peraturan ini memudahkan proses balik nama harta tidak bergerak tanah atau bangunan yang telah dideklarasikan saat program Amnesti Pajak serta memberikan fasilitas bebas bea pengalihan nama sampai dengan 31 Desember 2017.

“Karena sudah dideklarasikan oleh para Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty, maka harta dalam bentuk tanah dan bangunan yang diatasnamakan kepada orang lain itu akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Dalam proses ini kami memberikan fasilitas untuk pembebasan bea pengalihan nama tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2017,” ujarnya Menkeu di Aula Chakti Buddi Bhakti, Senin (27/11).

Untuk proses balik nama, WP hanya cukup memberikan foto kopi surat keterangan pengampunan pajak ke Badan Pertanahan Nasional. 

Namun demikian, terdapat harta yang tidak dapat menggunakan fasilitas ini, yaitu harta yang tidak dideklarasikan saat program Amnesti Pajak, harta jual beli biasa dari real estate, serta yang perlu dilakukan verifikasi kembali apabila informasi pada surat-surat ternyata berbeda dengan yang dilaporkan saat Amnesti Pajak.

Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan mengenai kesempatan WP untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan pada SPT ataupun pada masa amnesti pajak secara sukarela sebelum ditemukan oleh tim DJP maka WP tidak akan dikenakan sanksi yang tertera pada pasal 18 UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

“Oleh karena itu WP diberikan kesempatan untuk secara volunteer mematuhi. Jadi kami ingin membangun tradisi dan budaya kepatuhan, di dalam dan ke luar. Kami akan menjaga dan mematuhi tata kelola dan tingkah laku kita, namun kami juga mengharapkan WP juga mulai terus menerus memperbaiki dan memperkuat budaya kepatuhan terhadap UU pajak tersebut,” tambahnya.

Ditegaskannya, bahwa PMK ini tidak ada masa berlakunya, sehingga bisa ditemukan harta kapan saja. Di samping itu, diingatkannya juga, dengan adanya Automatic Exchange of Information (AEOI) maka dimanapun WP meletakkan hartanya, kemungkinan besar DJP akan mengetahuinya.

“Kami akan terus menerus memperbaiki agar kepatuhan itu mudah dan jauh lebih baik bagi WP dan kita,. Sehingga muncul hubungan yang saling percaya. Tolong bantu kami untuk bisa menciptakan suasana itu dan tolong beritahu kami apabila ada yang perlu kami perbaiki dalam melayani kewajiban Bapak Ibu dalam pembayaran pajak,” pesannya kepada para pengusaha. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar 






Komentar