KTT ASEAN–Mitra Dialog: RI Tekankan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Saling Menguntungkan

Redaksi: Rabu, 15 November 2017 | 23.43.00



MANILA| HARIAN9
ASEAN bersama dengan negara mitranya perlu meningkatkan kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat dan menguntungkan kedua pihak secara seimbang. 

Hal tersebut dijelaskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dengan para mitranya dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-31 di Philippines International Convention Centre (PICC), Manila, Filipina, kemarin, Selasa (14/11).

Menteri Perdagangan dan sejumlah Menteri Kabinet, hadir mendampingi Presiden RI dalam seluruh rangkaian KTT yang melibatkan tujuh negara mitra, yakni China, Korea Selatan, Jepang, India, Kanada, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN juga melakukan Pertemuan Tingkat Tinggi dengan para mitra tersebut dalam berbagai forum, yaitu ASEAN Plus 3 (China, Jepang dan Korea) ke-20, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-1, dan East Asia Summit ke-12. 

Para Kepala Negara juga berkesempatan melakukan dialog dengan perwakilan dunia usaha East Asia Business Council (EABC) dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.

Selain menyerukan peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan pada setiap pertemuan dengan mitra, menurut Enggar, Presiden RI juga menekankan tentang visi ASEAN membangun arsitektur kawasan yang kokoh yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan aktivitas perekonomian dan kinerja perdagangan di kawasan ASEAN dengan para mitranya.

Penyelesaian perundingan RCEP pada tahun 2018, merupakan salah satu upaya yang sedang dilakukan ASEAN bersama dengan enam negara mitra Free Trade Agreement (FTA), yaitu China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru.

Dalam KTT ASEAN-China ke-20, Presiden menyampaikan secara khusus tentang pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan untuk menekan defisit perdagangan yang dialami oleh ASEAN terhadap China. 

“China merupakan salah satu mitra terpenting ASEAN dan begitu pula sebaliknya,” ujar nya.

ASEAN dan China sepakat bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk kerja sama berkelanjutan untuk mengurangi hambatan tarif dan nontarif dalam perdagangan dengan mengesahkan Pernyataan Bersama tentang Further Deepening the Cooperation of Infrastructure Connectivity. 

Pada dasarnya ini merupakan upaya menyinergikan Master Plan ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 dan Inisiatif One Belt One Road (OBOR).

Selain itu, Mendag menyampaikan bahwa Presiden RI menegaskan agar ASEAN dan Korea Selatan memanfaatkan kerja sama ASEAN-Korea FTA secara maksimal dan menggali potensi yang ada, khususnya di bidang teknologi, inovasi, dan ekonomi digital pada pertemuan KTT ASEAN–Korea Selatan ke-19.

“ASEAN dan Korea Selatan perlu menggali potensi yang ada khususnya di bidang teknologi, inovasi, dan ekonomi digital untuk mendorong perekonomian ASEAN dan Korea Selatan,” katanya mengutip pernyataan Presiden RI.

Lebih lanjut, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Jepang menyoroti pentingnya peningkatan konektivitas melalui kerja sama pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta penguatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM, khususnya di bidang inovasi dan pemanfaatan teknologi internet.

Pada KTT ASEAN-India ke-15, “Indonesia menegaskan perlunya ASEAN dan India mengoptimalkan kerja sama perdagangan dan investasi, khususnya di bidang maritim, konektivitas fisik maupun digital serta people-topeople contact dalam industri kreatif,” pungkasnya.

Sementara pada KTT ASEAN-Amerika Serikat ke-5, Presiden RI menggaris bawahi skema kerja sama yang saling menguntungkan. 

“Kerja sama ekonomi ASEAN dan Amerika perlu terus ditingkatkan melalui skema win-win cooperation. Amerika Serikat juga diharapkan terus memberikan dukungannya terhadap berbagai kerja sama ekonomi dengan ASEAN melalui US-ASEAN Connect, Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), Expanded Economic Engagement (E3) dan ASEAN Connectivity yang difokuskan pada pemberdayaan UMKM di ASEAN,” ungkapnya.

Dalam kerangka kerja sama ASEAN-Kanada, Presiden RI dan seluruh Kepala Negara ASEAN menyambut baik upaya peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN-Kanada melalui rencana pembentukan kerja sama perdagangan bebas ASEAN-Kanada yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi kedua belah pihak.

“Presiden secara khusus meminta perhatian Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, untuk menghentikan tindakan kampanye hitam di Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia. Tudingan negatif terhadap produk kelapa sawit tidak terbukti, justru sebaliknya baik bagi kesehatan,” ujarnya melaporkan isi intervensi Presiden pada KTT ASEAN–Uni Eropa yang ke-40. 

Selain itu, Presiden juga menggaris bawahi tentang peran kelapa sawit bagi kesejahteraan petani karena berkontribusi terhadap penciptaan 17,5 juta lapangan pekerjaan dan sumber mata pencaharian bagi 2,3 juta kepala keluarga.

Kepala Negara ASEAN Plus 3 pada pertemuannya yang ke-31 menekankan urgensi kerja sama pembangunan kapasitas UMKM dan e-Commerce di kawasan Asia Timur. Hal ini sejalan dengan fokus ASEAN seperti tercantum dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025.

Mengenai hubungan ekonomi bernilai strategis antara ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan dan China, menurut Mendag mengutip pernyataan Presiden RI, tidak perlu dipertanyakan lagi. 

“Dengan menjaga komitmen politik maupun komitmen ekonomi ASEAN Plus 3, kita akan melihat Asia Timur dan Asia Tenggara yang damai dan sejahtera,” ujarnya menyampaikan pernyataan Presiden RI.

Seluruh Kepala Negara/Pemerintahan Negara RCEP yang bertemu pertama sekali pada 14 November 2017, menyerukan agar perundingan RCEP diselesaikan pada tahun 2018. Saat ini, perundingan telah berjalan selama 5 tahun dan tidak dapat memenuhi target penyelesaian pada tahun 2015.

Presiden RI, lanjut Mendag, selaku Kepala Negara Koordinator dan Ketua Perundingan RCEP bersama Kepala Negara ASEAN meminta agar seluruh peserta RCEP mengurangi ambisinya dan menunjukkan fleksibilitas agar perundingan RCEP dapat tuntas pada tahun 2018.(rel/03)
Editor: Mardan H Siregar


Komentar