Menkeu: Peran APBN dalam Mewujudkan Cita-Cita Negara

Redaksi: Minggu, 19 November 2017 | 19.40.00

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan pidato tentang peran APBN dalam di Gedung Thamrin, kantor Bank Indonesia, Jakarta (17/11). (Foto: kemenkeu)


JAKARTA| HARIAN9 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan pidato tentang peran APBN dalam mewujudkan Negara Indonesia di depan Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) selaku pejabat yang mewakili Kepala Polisi Republik Indonesia, para Kepala Polisi Daerah (Kapolda) dan Kepala Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN BI) seluruh Indonesia di Gedung Thamrin, kantor Bank Indonesia, Jakarta pada Jumat (17/11).

Dijelaskannya, pada acara tersebut yang bertajuk “Program Enrichment Ekonomi & Keuangan bagi Kapolda & Kepala KPwDN BI ini, kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan fiskal. 

Diingatkannya, tentang tujuan Negara Republik Indonesia dan setiap pihak memiliki peran untuk mendekatkan tercapainya tujuan Negara tersebut.

“Indonesia dilahirkan dengan suatu wujud negara kesatuan Republik Indonesia dengan suatu cita-cita untuk membangun sebuah negara yang merdeka, berdaulat, bermartabat, adil dan makmur. Dan oleh karena itu di dalam kita semua sekarang mengemban tugas di berbagai posisi, kita harus selalu menyadari kita ini memegang estafet dari suatu kepemimpinan dan tanggung jawab setiap masa untuk bisa setiap saat mendekatkan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI ini mendekati tujuan tersebut,” tegasnya.

Dalam perannya selaku pengelola kebijakan fiskal dan pengemban pengelolaan keuangan negara secara umum, Menkeu dan jajarannya mempunyai tugas antara lain untuk menciptakan suatu kondisi ekonomi yang tumbuh berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.   

“Menciptakan suatu kondisi ekonomi dimana dia terus mengalami pertumbuhan, mengalami pertumbuhan . Namun tidak hanya sekedar tumbuh, namun juga dia harus lebih berkualitas baik yaitu menciptakan inklusif artinya makin banyak yang bisa mengikuti berpartsipasi dan menikmati pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan harus berkelanjutan,” paparnya.

Mengenai upaya tercapainya tujuan Negara, Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan yang berkeadilan.  

“Kita semua tahu bahwa tugas kita untuk mencapai tujuan masyarakat adil makmur itu pada kontek hari ini berarti kita akan dihadapkan pada angka kemiskinan yang masih 10,6%, adanya ketimpangan antar daerah maupun kelompok pendapatan yang biasa diukur dengan apa yang disebut gini ratio. Yang saat ini kita sudah sedikit menurun dari tadinya 0.4 menjadi 0.39. Untuk ukuran dunia angka ini sebetulnya tidak terlalu tinggi. Makin mendekati satu itu berarti gini ratio itu menunjukkan negara itu makin timpang, makin tidak adil,” jelasnya.

Lebih lanjut, dijelaskannya bahwa upaya pemerataan ini, tercermin dalam target pembangunan pada APBN, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan.

“Dengan demikian kalau kita ingin membuat pertumbuhan kita inklusif, bisa memperoleh banyak sekali masyarakat ikut berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari pertumbuhan itu maka kita harus berkonsentrasi agar kemiskinan makin menurun, agar pengangguran makin menurun, dan agar ketimpangan juga makin menurun. Tiga hal inilah yang merupakan tantangan kita hari ini. Dan Pemerintah menggunakan APBN sebagai instrumen fiskal untuk mencapai tujuan tersebut," pungkasnya. (kemenkeu/03)
Editor: Mardan H Siregar





Komentar