Pembentukan Lembaga Pengawas Halal di Perguruan Tinggi

Redaksi: Minggu, 05 November 2017 | 06.30.00

Kementerian Agama mulai membahas rencana pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di beberapa perguruan tinggi. Rencana ini terungkap dalam Temu Konsultasi Bidang Kerjasama Jaminan Produk Halal dengan Perguruan Tinggi yang berlangsung di Cawang, 31 Oktober hingga 2 November 2017. (Foto: kemenag)


JAKARTA| HARIAN9 
Kementerian Agama mulai membahas rencana pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di beberapa perguruan tinggi. Rencana ini terungkap dalam Temu Konsultasi Bidang Kerjasama Jaminan Produk Halal dengan Perguruan Tinggi yang berlangsung di Cawang, 31 Oktober hingga 2 November 2017.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nifasri mengatakan, temu konsultasi diikuti 30 peserta dari 22 Perguruan tinggi dan aparatur BPJPH. Kegiatan ini bertujuan mendiskusikan pembentukan LPH pada perguruan tinggi. Sebagai narasumber, perwakilan dari MUI, Kemristek Dikti,  BPPOM, serta Kepala BPJPH.

Kepala BPJPH Sukoso menilai perguruan tinggi memiliki peranan penting  dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. 

“Perguruan tinggi bisa mengambil peran sebagai LPH dengan syarat memiliki kantor sendiri, memperoleh akreditasi dari BPJPH, memiliki minimal tiga auditor halal tersertifikasi, serta memiliki lab atau kerjasama dengan lab yang sudah memperoleh standar ISO,” kata Sukoso, Selasa (31/10) lalu. 

“Persyaratan tersebut sesuai amanat pasal 13 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” lanjutnya. 

Sebagai organ pemerintah, lanjut Sukoso, BPJPH berhak menyusun standardisasi kompetensi auditor halal, bekerjasama dengan MUI untuk aspek syariahnya. 

Sukoso juga mengajak perguruan tinggi lainnya yang belum memiliki kajian halal agar memulainya dengan mendirikan halal center.

Direktur Riset dan Pengembangan Kemristek Dikti Ira Nurhayati Djarot mengungkapkan, perguruan tinggi bisa melakukan berbagai macam riset terkait halal sesuai Rencana Jangka Panjang Pengembangan Riset. 

Terkait pendanaan, ia berharap bisa menggunakan skema yang tersedia pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. 

Beberapa guru besar yang ikuti dalam temu konsultasi ini menyampaikan antusiasmenya untuk membantu BPJPH mengembangkan jaminan produk halal di Indonesia. Prof. Tun Tedja dari IPB misalnya, dia mengutarakan bahwa meski tugas BPJPH  berat, namun jika dikerjakan bersama sama pasti bisa. 

Disarankannya, agar BPJPH Bersama LPPOM MUI melanjutkan hal-hal yang sudah baik yang selama ini sudah dilaksanakan. 

Prof. Veni Hadju dari Unhas Makassar mengatakan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Universitas Chulalongkorn Thailand dalam mengembangkan bidang halal. Dirinya bahkan sudah memperoleh sertifikat sebagai auditor halal dari Malaysia. 

Harapan lain juga disampaikan Prof. Amarila dari UI Halal Center yang mengharapkan segera dibentuknya tim kecil untuk memetakan dan mendiskusikan berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan menjelang terkait jaminan produk halal.

Sedangkan Yuni Irwanto dari UGM mengharapkan agar BPJPH segera menyelenggarakan pelatihan auditor halal. Yuni juga berharap agar kampus saling membina dalam meningkatkan kualitas lab dalam meraih standardisasi ISO sebagaimana dipersyaratkan.

Sementara Freddy utusan dari ITS meminta BPJPH bergerak cepat karena tenggat waktu BPJPH sebagai mandatori halal tinggal sebentar lagi, yaitu tahun 2019. Karenanya, ia meminta BPJPH segera membagi tugas, apa saja yang bisa dikerjakan oleh kampus untuk membantu BPJPH. 

Kesiapan senada juga disampaikan oleh peserta dari Unhalu Kendari, Untan Pontinak, Unair Surabaya, UNMA Banten, Unsyiah Banda Aceh, dan beberapa Perguruan Tinggi ternama lainnya di Indonesia. (kemenag/03)
Editor: Mardan H Siregar 



Komentar