Walikota Berhalangan Hadir, Sidang Paripurna Istimewa Kembali diskors

Redaksi: Rabu, 15 November 2017 | 04.06.00

Suasana sidang Paripurna Istimewa dengan agenda atas penyampaian rekomendasi LKPJ-AMJ Walikota Padangsidimpuan dipimpin Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tambunan, SH di gedung Dewan setempat, Senin (13/11). (Foto : Riswandy)


PADANGSIDIMPUAN|HARIAN9
Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda atas penyampaian rekomendasi Laporan dan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap, SSTP, M.Si kembali batal dilaksanakan, Senin (13/11/2017).

Hal ini disebabkan Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap, SSTP, M.Si berhalangan hadir karena sakit dan pemberitahuan sakitnya disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan melalui surat dokter yang diterima pimpinan dewan.

Pantauan HARIAN9 di gedung dewan, dari total 30 jumlah anggota DPRD setempat setengah tambah satu terlihat  hadir pada sidang Paripurna Istimewa tersebut. Disamping itu juga turut hadir Wakil Walikota Padanggsudimpuan Mhd. Isnandar Nasution, S.Sos, unsur Muspida Kota Padangsidimuan diantaranya Kapolres Padangsidimpuan AKBP Andy Nurwandi, S.Ik, mewakili Kepala Kejaksaan Padangsidimpuan Lamro Simbolon, SH, MH, mewakili Dandim 0212/TS, Sekdakota Padangsidimpuan Drs. Zulpeddi Simamora, MM, para staf ahli Walikota, Asisten, pimpinan SKPD se jajaran Pemko Padangsidimpuan.

Saat memimpin sidang, Ketua DPRD Kota Padangsidimpun Hj. Taty Aryani Tambunan, SH menyampaikan, setelah melihat daftar hadir anggota dewan dan sesuai tata tertib Dewan, sidang Paripurna Istimewa dapat dilaksanakan. Namun karena Walikota tidak hadir disebabkan berhalangan karena sakit sesuai dengan surat dokter yang diterima pimpinan DPRD, maka keputusan kami serahkan kepada anggota Dewan apakah sidang dapat dilanjutan atau tidak.

Mendengar keterangan Ketua DPRD, tiga anggota Dewan masing-masing Khoiruddin Nasution, SE (Fraksi Demokrat), Irsan Efendi Nasution (Fraksi Golkar) dan H. Marataman Siregar, SH (Fraksi Hanura) meminta agar sidang Paripurna Istimewa diskors sampai Walikota Padangsidimpuan sehat kembali dan hadir di Sidang Paripurna LKPJ-AMJ.

“ Karena ini menyangkut LKPJ-AMJ Walikota Padangsidimpuan, kami dari F. Demokrat meminta agar sidang Paripurna Istimewa diskors sampai Walikota Padangsidimpuan sehat kembali dan hadir di sidang Paripurna LKPJ-AMJ ini, “ ujar Khoiruddin Nasution

Sementara anggota Dewan lainnya Rudi Hermanto (Fraksi PDI-Perjuangan) meminta agar sidang dilanjutkan mengingat masih banyak agenda DPRD yang harus di selesaikan seperti pembahasan APBD Perubahan TA 2017, KUA-PPAS TA 2018 dan APBD 2018.

“ Kita mengetahui Walikota Padangsidimpuan sedang sakit sesuai dari surat dokter yang diterima pimpinan DPRD dan kita tidak tahu kapan sembuh, karena tidak mungkin seseorang menginginkan dirinya sakit. Untuk itu, kami dari F. PDI-Perjuangan meminta agar sidag dilanjutkan dan rekmendasi DPRD terhadap LKPJ-AMJ Walikota dapat dielegasikan ke Wakil Walikota Padangsidimpuan yang saat ini hadir pada sidag Paripurna Istimewa DPRD Kota Paangsidimpuan, “ terang Rudi Hermanto.

Setelah mendengar masukan dari Fraksi-Fraksi dan anggota DPRD, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Hj. Taty Aryani Tambunan, SH mengambil keputusan bahwa sidang Paripurna Istimewa dengan agenda atas penyampaian rekomendasi LKPJ-AMJ Walikota Padangsidimpuan diskors dan disepakati akan dilanjutkan pada Jum,at 17 November 2017 mendatang.

“ Sesuai hasil kesepakatan anggota Dewan yang hadir pada hari ini, sidang Paripurna Istimewa dengan agenda atas penyampaian rekomendasi LKPJ-AMJ Walikota Padangsidimpuan disepakati bersama akan dilanjutkan pada Jum,at 17 November 2017 mendatang, “ tegas Taty.

Usai sidang Paripurna Istimewa, anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Fraksi Golkar Irsan Efendi Nasution menyatakan, soal ketidakhadiran Walikota pada sidang Paripurna Istimewa dengan agenda atas penyampaian rekomendasi LKPJ-AMJ Walikota Padangsidimpuan kita maklumi karena Walikota sedang sakit. Tapi ke depan kita berharap Walikota bisa hadir karena ini menyangkut akhir masa jabatan Walikota Padangsidimpuan.  Apalagi Dewan telah menyepakati sidang dilanjutkan pada Jum,at mendatang.

“ Sangsi hukum memang tidak ada. Tetapi ini menyangkut etika dan moral seorang pimpinan daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya. Jadi kami berharap Walikota bisa hadir pada sidang lanjutan. Bila memang kesehatan Walikota belum membaik kita lihat saja hasil kesepakatannya anggota Dewan nanti, “ kata Irsan.

 Lain lagi yang diutarakan anggota Dewan Mahmuddin Nasution dari Fraksi Partai Kebangkian Bangsa (PKB) bahwa tidak ada kewajiban Walikota Padangsidimpuan untuk hadir pada sidang Paripurna Istimewa atas penyampaian rekomendasi LKPJ-AMJ Walikota Padangsidimpuan.

“ Tapi karena anggota Dewan telah sepakat akan dilanjutkan pada Jum,at mendatang, kami harap Walikota bisa hadir agar agenda lain yang telah di susun antara Legislatif dan Eksekutif tidak terkendala. Apalagi tahun anggaran akan berakhir. Kiranya kedua lembaga ini bisa sejalan, sehingga program pembangunan tidak terkendala, “ paparnya.  (Wan9)



Komentar