Bantuan PKH Untuk Basani Boru Harahap Dihentikan Tanpa Prosedur, Ada Apa?

Redaksi: Sabtu, 09 Desember 2017 | 14.34.00



Basani boru Harahap (73) seorang warga miskin yang diberhentikan dari daftar penerima manfaat PKH Kementrian Sosial RI untuk tahap IV tahun 2017 tanpa kejelasan dari pihak pendamping program, Jum,at (8/12).  (Foto : Riswandy)

PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Basani boru Harahap (73) salah seorang warga miskin beralamat di Jalan Sutoyo,  Lingkungan 5, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, tidak lagi masuk dalam daftar penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Kementrian Sosial RI untuk tahap IV tahun 2017 tanpa prosedur atau penjelasan dari pihak pendamping program kementerian tersebut. Ada apa?

Kepada sejumlah wartawan, Jum,at (8/12/2017), Basani boru Harahap menuturkan,  bahwa sejak tahun 2015 ia terdaftar sebagai penerima manfaat program PKH dari Kemensos RI dan selama ini ia tidak merasa ada persoalan dan masalah baik administrasi maupun yang lainnya.

“Tetapi saat tiba penyaluran PKH untuk tahap IV tahun 2017 nama saya sudah tidak terdaftar dan tidak lagi menerima dana bantuan program ini, tanpa keterangan yang jelas dari pihak pendamping. Sungguh saya merasa kecewa mengapa saya tidak lagi mendapatkan bantuan itu, “ ucap Basani sedih.

Basani boru Harahap ini adalah wanita yang hidup sendiri karena suami telah lama meninggal dunia.  Saat ini merasa bingung entah kemana harus mengadukan nasibnya. Terkait permasalahan yang dialaminya ini dia sangankecewa mengapa ia tidak lagi berhak mendapatkan sebagai penerima manfaat PKH tersebut.

Terpisah, Koordinator PKH Kota Padangsidimpuan, Rudymansyah Ritonga yang dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut mengatakan, pihaknya belum mengetahui masalah ini dan berjanji  akan mengecek kembali  permasalahannya mengapa sampai seperti itu.

“Kami segera koordinasi dengan pendamping PKH di setiap Kecamatan apakah pemberentihan tersebut berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Jika tidak berdasarkan dan sesuai mekanisme dan prosedur, kita akan  mengevaluasi kinerja mereka dan kita juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Koordinator Wilayah Sumut dan Koordinator pusat terkait permasalahan ini," ujar Rudymansyah.  (Wan9)




Komentar