SELAMAT HUT ACEH TAMIANG


Basani Harahap Surati Kemensos RI Atas Pemberhentian Dirinya Dari Daftar PKH

Redaksi: Senin, 11 Desember 2017 | 01.39.00

Basani Harahap (73) seorang warga miskin didampingi cucunya saat menyamppaikan keluhannya kepada Plt Lurah dan Koordinator pendamping PKH, terkait pemberhentian dirinya tanpa prosedur dari daftar penerima manfaat melalui PKH, yang merupakan bagian dari  program Kementerian Sosial. Jumat (8/12). (Foto: Riswandy)


PADANGSIDIMPUAN| HARIAN9
Basani Harahap (73) warga miskin di Lingkungan V, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara surati Menteri Sosial RI dan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan terkait pemberhentian dirinya tanpa prosedur dari daftar penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan bagian dari  program Kementerian Sosial. 

“Selama ini saya dapat bantuan melalui program PKH, namun pada tahap IV tahun 2017, saya tidak mendapatkan lagi tanpa kejelasan. Padahal faktanya saya bagian dari  keluarga berstatus Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),“ ujar Basani Harahap di kediamannya, Jumat (8/12).

Basani Harahap tinggal di rumah sewa berdinding papan dan hanya memiliki satu kamar harus membayar sewa kontrak rumah sebesar Rp.80 ribu per bulannya dan itupun sering telat pembayaran kontrak rumah karena ketiadaan biaya. 

Sementara untuk biaya hidup seharian, wanita lanjut usia ini hanya bekerja serabutan dengan mendapat upah menjahit pakaian.

Ia menjadi tulang punggung keluarga, sebab suaminya sudah meninggal beberapa tahun silam sebelum adanya PKH tersebut. Dalam rumah itu ada anaknya dengan kondisi cacat secara mental akibat mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa tahun lalu.

Selain anaknya itu, ada seorang cucu yang merupakan anak piatu, bernama Andro Ritonga yang kini duduk di bangku kelas I SMA. Kondisi merawat cucu yang masih sekolah inilah yang seharuusnya menjadi kriteria syarat mendapat manfaat PKH.

Namun sayangnya, semua itu tidak menjadi pertimbangan bagi pendamping PKH yang selama ini seharusnya mendampinginya, untuk keluar dari kondisi pra sejahtera. 

Namun belakangan, daftar namanya dihapus tanpa alasan yang jelas dan sejak tahap IV, sudah tidak menerima manfaat.

“Dari pengakuan pendamping PKH, saya sudah tidak bisa lagi memperoleh PKH karena tidak ada tanggungan, apalagi meyekolahkan anak. Saya tidak mengerti apa yang menjadi dasarnya, ada cucu saya yang dari usia 3 tahun saya merawatnya dan membutuhi semua, karena ibunya sudah meninggal, sedangkan ayahnya cacat,”  kata nenek yang memiliki 4 orang anak yang masing-masing sudah berkeluarga itu.

Pemberhentian program PKH ini membuat kehidupannya semakin sulit, apalagi harus menbiayai dan mengidupi cucu-cunya yang tinggal bersamanya. Sementara belum ada bekal pembinaan dari pendamping untuk keluar dari kondisi miskin.

“Memang kondisi kami semakin sulit, padahal, dulunya, kami satu kelompok pernah dibina oleh pendamping untuk membbuat usaha bersama. Tetapi kelompok itu sudah bubar setelah terjadinya pergantian pendamping,“ jelasnya.

Sementara itu, Plt Lurah Bincar Azhari Sikumbang mengungkapkan, dari koordinasi dengan Koordinator Pendamping PKH se-Kota Padangsidimpuan, pada dasarnya kondisi keluarga Basani harus terus dibina secara ekonomi dan mental hingga sampai sejahtera. Untuk itu, pihaknya akan membuat surat keberatan yang sama kepada pendamping PKH untuk keluarga Basani.

Terpisah, Koordinator PKH Kota Padangsidimpuan, Rudymansyah Ritonga mengungkapkan, pemberhentian keluarga Basani yang sebelumnnya juga menjadi keluarga binaannya sebagai penerima manfaat, harus ditinjau kembali berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Kami akan evaluasi mengapa nenek Basani Harahap tidak dapat. Karena, meskipun tidak lagi mengasuh anak yang masih sekolah, pada dasarnya kriteria Basani Harahap memang masih layak mendapat manfaat PKH, terlebih Basani saat ini telah usia lanjut. Untuk itu, ia segera lakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Pemko Padangsidmpuan terkait persoalan tersebut,“ ucapnya.

Dijelaskannya, untuk saat ini jumlah penerima manfaat PKH di Kota Padangsidimpuan berjumlah 3730 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tahun 2018 nanti setelah perluasan bahkan jumlahnya bertambah menjadi 4160 KPM. (Wan9)
Editor: Mardan H Siregar
                                                                                   









Komentar